Senin, Februari 27, 2017

etika bisnis



ANALISIS PELANGGARAN ETIKA
DI PT. EMBEE PLUMBON TEXTILE CIREBON

ABSTRAK
Terdapat kasus pelanggaran etika dan kasus kecelakaan kerja di PT. Embee Plumbon Textile Cirebon. Perusahaan ini bergerak dalam industri tekstil yang menggunakan mesin-mesin produksi yang besar, sehingga perlu adanya pelatihan K3 secara tepat agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Selain itu, perusahaan ini memiliki sekitar 1.500 karyawan yang bekerja di shift siang dan shift malam. Jumlah ini cukup besar dan perlu manajemen operasional yang baik agar karyawan tidak ada yang dirugikan. PT. Embee memiliki target produksi yang cukup tinggi, hingga memaksa para karyawan bekerja keras untuk mencapai target produksi. Karena hal inilah, karyawan banyak yang merasa tertekan ketika bekerja, dan akhirnya memicu adanya kecelakaan kerja. Karena itulah, dalam paper ini penulis tertarik untuk membahas bagaimana ringkasan kasus pelanggaran yang terjadi di PT. Embee, siapa saja stakeholder dalam kasus tersebut, analisis kasus menurut prinsip etika dan saran penyelesaian kasus.
Kata Kunci: PT. Embee; pelanggaran etika; kecelakaan kerja.



PENDAHULUAN
            PT. Embee Plumbon Textile merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri tekstil yang beroperasi sejak tahun 1998. Perusahaan ini berada di Jl. Raya Cirebon-Bandung Km. 12, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Pada awalnya PT. Embee hanya memiliki satu pabrik, seiring berkembangnya industrinya maka perusahaan telah memiliki lima gedung pabrik. Pabrik ini adalah milik pengusaha yang berasal dari India, walaupun semua pekerjanya adalah orang Indonesia dan mayoritas adalah masyarakat sekitar, tetapi  yang berada di jajaran manajemen dan supervisor serta tenaga ahli  sebagian besarnya adalah orang India.
            Beberapa berita mengabarkan bahwa di PT. Embee telah terjadi beberapa kasus pelanggaran etika dan kasus kecelakaan kerja, yang ringan, yang mengakibatkan luka parah, cacat permanen, sampai bahkan telah mengakibatkan kematian. Dalam laporan investigasi kasus yang dilakukan oleh LION (Local Initiative for Osh Network) tahun 2012 menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Embee Plubon Textile di Cirebon. Karena itulah, penulis ingin membahas lebih lanjut tentang pelanggaran dari segi etika yang terjadi di PT. Embee ini.
            Dalam paper ini akan dibahas tentang bagaimana ringkasan kasus pelanggaran yang terjadi di PT. Embee, siapa saja stakeholder dalam kasus tersebut, analisis kasus menurut prinsip etika dan saran penyelesaian kasus.

PEMBAHASAN
1.      Ringkasan Kasus
            Beberapa kasus kecelakaan kerja yang terjadi di PT. Embee ditangani oleh pihak perusahaan dan dirujuk ke Rumah Sakit Mitra Plumbon yang sudah memiliki kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan). Biaya pengobatan kecelakaan kerja ini diserahkan sepenuhnya oleh perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga setiap korban kecelakaan mendapatkan anggunan plafon dari BPJS sebesar 20 juta rupiah. Jika biaya tersebut kurang, maka korban harus memenuhi biaya kekurangan tersebut dahulu dan bukti pembayarannya dapat di klaim kan ke PT. Embee.
            Namun dalam kenyataanya, PT. Embee tidak pernah memberikan hitungan kompensasi yang jelas kepada para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Para korban hanya mendapatkan santutan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan saja. 
            Selain kasus kecelakaan kerja, di PT. Embee juga sering terjadi kondisi pekerja yang mengalami sakit akibat gangguan kejiwaan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kejadian dimana pekerja tiba-tiba bertingkah laku aneh seperti berteriak-terikak sendiri tanpa penyebab yang jelas dan ada juga pekerja yang tiba-tiba seperti orang kesurupan. Penyebab dari gangguan kejiwaan ini menurut Pak Adim dalam laporan LION adalah karena pihak manajemen PT. Embee yang meminta pekerja yang belum sembuh total dari sakit untuk tetap masuk kerja seperti biasa, ini membuat kondisi kejiwaan pekerja menjadi semakin terganggu.
            Ketika ada pekerja yang mengalami gangguan kejiwaan seperti di atas, pihak PT. Embee malah mem PHK pekerja tersebut dengan alas an medis.pihak PT. Embee tidak memberikan rujukan agar pekerja tersebut dapat dirawat di rumah sakit. Manajemen PT. Embee sangat ketat dalam hal pencapaian target produksi. Hal inilah yang menyebabkan pekerja tidak nyaman dalam bekerja, sehingga mereka merasa tertekan dan stress.
            PT. Embee memiliki lima gedung pabrik, namun jumlah peralatan keselamatan kerja yang ada di pabrik hanya bekas pengadaan dari alat keselamatan di gedung pertama. Alat-alat keselamatan seperti goggles (kaca mata debu) tidak pernah ditambah, malah sudah banyak yang rusak.
            Ketika terjadi kasus, pihak PT. Embee selalu meminta korban dan keluarganya untuk tidak membahas permasalahan yang berhubungan dengan perusahaan kepada pihak lain. Keluarga korban cukup berurusan dengan pihak manajemen saja. Hal ini yang membuat keluarga korban merasa takut untuk mengadvokasi permasalahannya kepada pihak yang berwajib.
            Manajemen PT. Embee menunjukkan kesan tidak suka terhadap adanya serikat pekerja yang mengkritisi kebijakan manajemen dan ketika serikat pekerja melakukan koordinasi dengan lembaga luar perusahaan seperti Dinas Ketenagakerjaan maupun pihak BPJS Ketenagakerjaan. PT Embee juga tidak melakukan pelatihan K3 di dalam pabrik, padahal sering terjadi kecelakaan kerja. Walaupun akan dilakukan pelatihan namun manajemen tidak memperbolehkan diadakannya pada saat jam kerja.
            Permasalahan lain yang muncul adalah aturan pabrik yang menyeragamkan penutup kepala atau ciput bagi para pekerja perempuan. Namun pemakaian ciput ini diikui dengan aturan pelarangan pemakaian jilbab. Peaturan ini dibuat karena sebelumnya terdapat beberapa kasus kecelakaan kerja yang terjadi di pabrik PT. Embee dimana jilbab yang dipakai terurai tersangkut pada mesin tekstil dan menyebabkan luka pada pemakainya, bahkan menimbulkan korban jiwa.
            Beberapa kasus kecelakaan kerja yang terjadi di PT. Embee adalah sebagai berikut:
1)      Anita Yuniarti, mengalami kecelakaan kerja pada hari minggu, tanggal 31 Juli 2011, pukul  03:00 WIB, di PT. Embee Plumbon Textile Cirebon, SPG IV. Pergelangan tangan kegulung mesin pemintal sampai putus. Tangan diamputasi sampai seukuran tiga jari sebelum siku di Rumah Sakit Mitra Plumbon. Pihak BPJS memberikan biaya perawatan sebesar Rp20 juta, sedangkan pihak PT. Embee hanya memberikan santunan Rp200 ribu dan tidak memberikan santunan atas kecacatan fisiknya.
2)      Widaryanto, mengalami kecelakaan kerja pada hari selasa tanggal 20 Desember 2011 di Spinning 1, pabrik PT. Embee Plumbon Textile Cirebon. Kecelakaan di alami saat memperbaiki kelahar mesin drawing no 12. Kelahar pecah, serpihan besi bearing masuk ke mata. Besi tersebut bersarang di rongga mata selama lebih kurang 70 hari, sebelum akhirnya terdeteksi dan dikeluarkan lewat operasi. Pihak PT. Embee tidak memperhaikan pengobatan Widaryanto, sehingga pihak keluarga yang sibuk mengurusnya. Walapun pihak PT. Embee mau membayar kekurangan biaya atas pengobatan namun tidak jelas apakah uang yang diberikan tersebut diberikan cuma – cuma atau sebagai utang yang harus dibayar kembali.
3)      Sayeni, mengalami kecelakaan kerja hingga meninggal, karena kerudung yang terjerat putaran mesin spinning no 12, spindel 300, di gedung Embee IV. Sayeni meninggal pada hari rabu, 28 Desember 2011, pukul 17:30. Pihak BPJS memberikan santunan Rp52 juta dan pihak perusahaan memberikan santunan sebesar Rp3 juta.
4)      Marwah Komaladewi, mengalami kecelakaan kerja, pada hari jumat, 6 januari 2012, di mesin spinning 12, di gedung pabrik Embee III. Kerudungnya terjerat seperti kasus Sayeni. Mulutnya sobek, ditemukan pecahan dari dua gigi di tempak kejadian perkara. Jari-jari tangan kanan ada yang remuk.
5)      Jahid, mengalami kecelakaan kerja pada hari rabu, 18 Januari 2012, pukul 15:30 di gedung pabrik Embee V PT. Embee. Tangan kanan dekat nadi sobek dalam. Korban dilarikan ke RS Mitra Plumbon. Mendapatkan 4 jahitan luar dan 8 jahitan dalam.
6)      Sri Handayani, mengalami kecelakaan kerja pada hari Rabu, tanggal 20 April 2015. Kecelakaan ini mengakibatkan korban meninggal dunia. Pihak keluarga diberikan kabar oleh PT. Embee pada pukul 03.00 WIB dini hari. Korban sering mendapatkan shift malam saat bekerja, yang dimulai pada pukul 22.00 WIB.

2.      Stakeholder dalam Kasus PT. Embee
      Stakeholder dalam kasus yang terjadi pada PT. Embee ini adalah:
1)      Karyawan PT. Embee
      Karyawan (buruh) PT. Embee adalah pihak yang paling dirugikan dalam kasus ini. Kecelakaan kerja yang sering terjadi pada PT. Embee menjadi ancaman bagi karyawan. Akibat kecelakaan ini karyawan dapat mengalami kecacatan fisik bahkan sampai meninggal dunia. Selain itu santunan yang diberikan pihak PT. Embee juga tidak menutupi semua biaya yang telah dikeluarkan korban.
2)      Keluarga Karyawan PT. Embee
      Keluarga karyawan PT. Embee adalah pihak yang dirugikan juga, karyawan sudah bekerja di PT. Embee untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Ketika ia mengalami kecelakaan kerja, maka keluarga dari segi ekonomi dan psikis akan dirugikan.

3)      Customer
      Customer yang membeli produk-produk yang dihasilkan PT. Embee juga dirugikan. Terkadang customer tidak mengetahui kondisi pabrik PT. Embee dan pekerjanya yang kurang beretika. Secara tidak langsung maka customer juga bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan PT. Embee, karena ia telah mendukung terbentuknya laba PT. Embee.
4)      Masyarakat
      Masyarakat sekitar pabrik banyak yang bekerja di pabrik PT. Embee baik di shift malam ataupun siang. Ketika kondisi kerja dan prosedur kerja di Pabrik PT. Embee kurang baik sehingga menelan korban, maka mereka aka berpikir ulang untuk mau bekerja di sana. Selain itu, masyarakat sekitar pabrik merupakan pihak
5)      Pemerintah
      Pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun regulasi ketenagakerjaan. Seharusnya pemerintah melalui Disnaker memperhatikan prosedur dan kondisi kerja di PT. Embee agar sesuai dengan prosedur yang ada dan dapat mengurangi angka kecelakaan kerja yang ada di pabrik.
6)      Manajemen PT. Embee
      Manajemen PT. Embee merupakan pihak yang mengatur kegiatan operasional pabrik. Walaupun mendapatkan perintah dari pemilik agar PT. Embee dapat selalu meningkatkan produksinya, namun seharusnya ia juga memperhatikan kondisi kerja dan keselamatan karyawan buruh yang bekerja di sana sehingga kecelakaan kerja dapat dicegah.
7)      Pemilik PT. Embee
      Pemilik PT. Embee merupakan pemegang modal perusahaan. Walapun ia ingin selalu meningkatkan laba dengan cara meningkatkan jumlah produksi, namun ia tidak boleh menekan pihak manajemen sehingga dapat menyebabkan pihak menajemen bertindak apa saja dengan melupakan kewajibannya memberikan kondisi kerja dan keselamatan kerja yang baik bagi seluruh karyawan PT. Embee.

3.      Analisis Kasus Menurut Prinsip Etika
            Berikut ini akan dibahas kasus yang terjadi di PT. Embee menurut empat prinsip etika:
1)      Prinsip Utilitarian
      Velasquez (2002: 80) menyatakan bahwa sebuah peraturan moral dikatakan benar jika dan hanya jika jumlah utilitas total yang dihasilkannya jika semua orang yang mengikuti peraturan tersebut lebih besar dari jumlah utilitas total yang diperoleh, jika semua orang mengikuti peraturan moral alternatif lainnya.
      PT. Embee jelas melanggar prinsip ini, karena kerugian yang diterima karyawan buruh lebih tinggi dari pada keuntungan PT. Embee atas peningkatan produksi. Apalagi PT. Embee tidak memberikan bonus tambahan kepada para karyawan ketika produksinya meningkat. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh PT. Embee lebih banyak merugikan para stakeholder yang ada.
2)      Prinsip Hak dan Kewajiban
      Menurut Velasquez (2002: 89) hak dan kewajiban kontraktual adalah hak terbatas dan kewajiban korelatif yang muncul saat seseorang membuat perjanjian dengan orang lain. Satu pihak memperoleh hak kontraktual atas apa pun yang telah dijanjikan, dan pihak lainnya memiliki kewajiban kontraktual untuk melaksanakan sesuatu seperti yang telah dijanjikan.
      Setiap karyawan memiliki hak untuk mendapatkan kondisi kerja dan kompensasi yang layak atas pekerjaan yang dilakukan. Dalam kasus yang terjadi pada PT. Embee ini, karyawan tidak diberikan haknya secara penuh. Pertama, kondisi kerja tidak layak, dimana masih banyak peralatan keselamatan kerja yang tidak memadahi. Kedua, karyawan tidak mendapatkan kompensasi yang sesuai ketika mereka mengalami kecelakaan kerja. Ketiga, karyawan tidak diberikan haknya untuk menceritakan kejadian yang menimpanya kepada pihak ketiga diluar perusahaan. Keempat, karyawan tidak diberikan haknya untuk beristirahat lebih lama ketika kondisinya masih sakit, malah dipaksa tetap masuk kerja sehingga memperparah kondisi psikis mereka, bahkan sampai ada yang stress. Kelima, karyawan tidak diberikan haknya untuk memilih shift kerja yang sesuai dengan kondisi yang diinginkan para pekerja. Keenam, ketika ada aturan atas larangan penggunaan jilbab, itu melanggar hak warga muslim. Seharusnya pihak perusahaan tidak melarangnya namun diberikan pengarahan dan instruksi sebaik mungkin agar jilbab yang dikenakan karyawan tidak lagi masuk ke mesin spinning.
      Sedangkan PT. Embee memiliki kewajiban untuk memberikan kondisi kerja yang sesuai dengan prinsip K3 dan memenuhi kompensasi yang sesuai ketika ada kecelakaan kerja. Selain itu, pihak perusahaan juga berkewajiban untuk mengurus pengobatan para karyawan yang mengalami kecelakaan kerja, hingga ia benar-benar dinyatakan sembuh.
3)      Prinsip Keadilan
      Prinsip keadilan ini menurut Velasquez (2002: 100) dinyatakan bahwa prinsip ini dibagi menjadi tiga kategori: keadilan distributive, keadilan retributif dan keadilan kompensatif. Dan ketiganya harus terpenuhi agar tindakan yang diputuskan dapat dinyatakan benar.
      Tentu saja dalam kasus yang terjadi di PT. Embee ini juga melanggar prinsip keadilan. Pertama, karyawan tidak diberikan kompensasi secara adil atas kecelakaan kerja yang menimpanya, dimana ketika ada karyawan yang mengalami kecelakaan kerja, perusahaan hanya mempercayakan BPJS untuk menutup biayanya, tanpa memberikan tambahan kompensasi korben. Kedua, tidak adil ketika karyawan dierikan shift kerja malam hari secara terus-menerus, hal ini akan mempengaruhi konsentrasi dan kesehatan karyawan. Dan pada akhirnya akan menyebabkan karyawan sering mengalami kecelakaan kerja.
4)      Prinsip Memberikan Perhatian
      Velasquez (2002: 117) menyatakan bahwa etika perhatian menekankan pada kewajiban untuk memberikan perhatian pada individu-indivodu tertentu yang menjalin hubungan baik, khususnya hubungan ketergantugan.
      PT. Embee tidak memberikan perhatian kepada karyawan dan kondisi kerja dari pabrik yang dimiliki. Sehingga beberapa keputusan atau kebijakan yang dibuat merugikan karyawan dan hanya banyak menguntungkan pihak perusahaan saja. Perusahaan yang baik seharusnya memperhatikan semua stakeholder yang ada. Sehingga pada akhirnya semua stakeholder tidak ada yang dirugikan.

4.      Saran Penyelesaian
            Untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di PT. Embee ini, maka saran dari penulis adalah sebagai berikut:
1)      Mengadakan Pelatihan K3
      Pabrik yang dimiliki PT. Embee menggunakan mesin-mesin berat yang dapat membuat kecelakaan para karyawannya. Sehingga PT. Embee harus mengadakan pelatihan K3 untuk mengurangi angka kecelakaan kerja. Pelatihan ini dapat dilakukan secara rutin dan bertahap agar produksi pabrik dapat tetap berjalan sesuai target.
2)      Menyediakan Peralatan Keselamatan Kerja yang Memadahi
      Alat-alat yang menunjang keselamatan kerja harus lengkap, diantaranya goggles (kaca mata debu), alat pemadam api, bangunan pabrik yang memiliki pintu darurat.
3)      Penyediaan Tenaga Medis di Pabrik
      Karena sering terjadi kecelakaan kerja, seharusnya di PT. Embee harus ada tenaga medis, sehingga sewaktu-waktu jika ada kecelakaan kerja dapat diberikan pertolongan pertama tanpa harus menunggu di bawa ke rumah sakit.
4)      Penetapan Kompensasi yang Adil
      Seharusnya PT. Embee memiliki ketentuan yang pasti tentang kompensasi yang diberikan kepada karyawan ketika ada kecelakaan kerja. Karyawan yang telah mengalami kecacatan fisik karena kecelakaan kerja, tidak boleh langsung dipecat. Mereka harus memperhitungkan bagaimana kedepannya dalam mendapatkan pekerjaan yang dapat mereka lakukan.
5)      Pemilihan Shift Kerja yang Adil
      Karyawan seharusnya diberikan hak untuk memilih shift kerja sesuai keinginan dan kondisi fisik mereka. Karyawan jangan diberikan shift malam terus menerus, karena akan mengganggu kesehatan tubuh dan kejiwaan karyawan ketika malam seharusnya untuk istirahat, tapi digunakan untuk bekerja.
6)      Memberikan Kebebasan kepada Serikat Pekerja
      PT. Embee tidak suka ketika Serikat Pekerja ikut campur kepada keputusan manajemen dan ketika Serikat Pekerja melakukan koordinasi dengan pihak ketiga diluar perusahaan. Seharusnya Serikat Pekerja diberikan kebebasan untuk melakukan hal tersebut, karena itu merupakan hak mereka. Sehingga pada akhirnya, Serikat Pekerja dapat mempengaruhi keputusan manajemen, saat ada putusan manajemen yang tidak menguntungkan karyawan buruh pabrik. Tentu saja kebebasan ini ada batasnya, Serikat Pekerja tidak boleh membicarakan masalah prifat perusahaan yang bersifat strategik.
7)      Menagakkan Peraturan Ketenagakerjaan
      Indonesia sudah memiliki peraturan yang komprehensif mengenai keselamatan dan kesehatan karyawan, yang tujuannya untuk melindungi karyawan tersebut (Susilawati: 2012). Sehingga, semua pihak yang ada di PT. Embee harus bekerjasama untuk menaati dan menegakkan peraturan ketenagakerjaan yang ada. Sehingga, karyawan tidak ada yang dirugikan.

KESIMPULAN
            Kasus yang terjadi di PT. Embee Plumbon Textile tentu saja melanggar etika, karena beberapa stakeholder telah dirugikan. Dari segi prinsip utilitarian, hak dan kewajiban, keadilan dan perhatian juga telah dilanggar oleh PT. Embee. Sebagai perusahaan yang menggunakan mesin-mesin besar dalam produksinya dan karyawannya sering mengalami kecelakaan kerja, maka PT. Embee memiliki kewajiban untuk melakukan berbagai cara untuk mencegahnya. Namun, perusahaan hanya fokus untuk meningkatkan target produksi, sehingga mendapatkan laba lebih banyak. Kompensasi yang diberikan kepada korban kecelakaan kerja juga belum ditentukan secara pasti oleh PT. Embee.
            Seharusnya PT. Embee Plumbon Textile lebih memperhatikan kondisi kerja dan kompensasi kepada setiap karyawaannya. Karyawan merupakan elemen yang sangat penting dalam kegiatan operasional perusahaan. Sehingga, sudah sewajarnya agar PT. Embee memberikan perhatian kepada para karyawannya sebagai salah satu stakeholder yang sangat penting bagi perusahaan. Ketika PT. Embee sudah melakukan prinsip etika dengan benar dan tepat maka sustainability dari perusahaan ini akan semakin baik, karena stakeholder dengan sepenuh hati akan mendukung kegiatan operasional perusahaan.

REFERENSI

Fajarnews.com. 2015. PT Embee Plumbon    Tekstil Telan Korban Jiwa.     (http://news.fajarnews.com/read/2015/            05/20/2884/pt.embee.plumbon.tekstil.t           elan.korban.jiwa).

Lintasjabar. 2012. Kerudung Tersangkut,      Karyawati PT Embee Kritis.   (http://m.inilah.com/news/detail/1816            467/kerudung-tersangkut-karyawati-  pt-embee-kritis).


LION (Local Initiative for Osh Network).     2012. Laporan Investigasi Kasus        Pelanggaran K3 di PT EMBEE             PLUMBON TEXTILE Cirebon –      Jawa Barat. (http://lionindonesia.org/ blog/2012/04/01/laporan-investigasi-kasus-pelanggaran-k3-di-pt-embee-plumbon-textile-cirebon-jawa-barat/).

 

Susilawati, Hanita, dkk. 2012. Indonesia. (http://amrc.org.hk/sites/default/files/Chapter%206-%20Indonesia.pdf).

 

Velasquez, M. G. 2002. Etika Bisnis Yogyakarta: ANDI.