Jumat, Maret 19, 2010

Persaingan Usaha

BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
Dewasa ini banyak sekali orang-orang yang mendirikan badan usaha,yang kecil maupun badan usaha yang berskala besar. Badan usaha yang mereka dirikan bisa berbentuk Perusahaan Perseorangan, Firma, Persekutuan Komanditer (CV) ataupun Perseroan Terbatas. Untuk mendirikan suatu perusahaan mereka harus mengetahui kemampuan untuk mengambil resiko, persyaratan-persyaratan hukum yang harus dipenuhi, modal yang dibutuhkan, aturan-aturan badan usaha yang harus dipenuhi, dan juga besarnya usaha yang diinginkan.
Dengan begitu banyaknya badan usaha yang berdiri, dalam bidang dan jenis usaha yang sama maka persaingan usaha di antara mereka semakin meningkat. Mereka bersaing untuk mengembangkan usahanya. Mereka berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas usahanya sehingga konsumen semakin tertarik untuk membeli produk atau jasa yang mereka tawarkan. Dalam pengembangan usaha yang mereka lakukan sering menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika bisnis yang ada. Sehingga Persaingan Usaha yang mereka lakukan tidak sehat di mata hukum.
Karena hal tersebut kami tertarik untuk mengambil tema tentang Persaingan Usaha. Dengan mengambil tema Persaingan Usaha ini kami berharap akan menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi pembaca.

B.     Rumusan Masalah
1.      Apa sajakah prinsip-prinsip umum dalam persaingan usaha?
2.      Apa dasar Hukum yang mengatur Persaingan Usaha?
3.      Bagaimanakah materi yang terkandung dalam UU No.5 tahun 1999?
4.      Bagaimanakah contah kasus dan solusi yang berkaitan dengan Persaingan Usaha?

C.     Tujuan
Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk:
1.      Untuk mengetahui prinsip-prinsip umum dalam persaingan usaha.
2.      Untuk mengetahi Dasar-dasar Hukum yang mengatur persaingan usaha.
3.      Untuk mengetahui bagaimanakah materi yang terkandung dalam UU No.5 tahun 1999.
4.      Untuk mengetahui contoh kasus dan solusi Persaingan usaha.

BAB II
PEMBAHASAN
1.      Prinsip-Prinsip Umum dalam Hukum Persaingan Usaha
a.       Rule of Reason (ROR) dan Per se (Ps)
   ROR : untuk  melihat apakah suatu perbuatan yang dituduhkan melangar hukum peraingan usaha, maka harus dilihat adakah akibat dari satu perbuatan yang melanggar hukum persaingan itu telah terjadi.
   Ps : rumusan mengenai  perbuatan tertentu yang dilarang sudah dapat terbukti tanpa harus menunjukan akibat  atau kerugian yang nyata terhadap persaingan.
b.      Pendekatan Struktur Pasar (SP) & Tingkah Laku (TL)
SP: penguasan pasar oleh pelaku usaha menjadi ukuran/bahan analisis apakah Pelaku Usaha melangar hukum persaingan (merger & monopolis)
TL: Pelaku Usaha tidak dilarang menjadi besar sepanjang posisinya tidak mengakibatkan terjadinya monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

2.        Dasar-dasar Hukum Persaingan Usaha
     Dalam Persaingan Usaha diperlukan aturan-aturan yang secara tegas mengatur dan melandasi hukum persaingan usaha. hukum yang mengatur persaingan usaha tersebut sangat bermanfaat mengingat banyaknya badan usaha yang berdiri. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor nomor 5 tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat, Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan DPR Republik Indonesia menetapkan Undang-undang tentang Larangan Praktek monopoli dan persaingan tidak sehat yang berisi:
Bab I        : Ketentuan Uum
Bab II       :  Asas dan Tujuan
Bab III     : Perjanjian yang Dilarang
                   Bagian I        : Oligopoli
                   Bagian II       : Penetapan harga
                   Bagian III     : Pembagian wilayah
                   Bagian IV     : Pemboikotan
                   Bagian V       : Kartel
                   Bagian VI     : Trust
                   Bagian VII    : Oligopsoni
                   Bagian VIII  : Integrasi vertikal
                   Bagian IX     : Perjanjian Tertutup
                   Bagian X       : Perjanjian dengan pihak luar negeri
Bab IV       : Kegiatan yang Dilarang
                          Bagian I        : Monopoli
                          Bagian II       : Monopsono
                          Bagian III     : Penguasaan Pasar
                          Bagian IV     : Persekongkolan
Bab V         : Posisi Domain
                          Bagian I        : Umum
                          Bagian II       : Jabatan rangkap
                          Bagian III     : Pemilikan Saham
                          Bagian IV     : Penggabungan, Peleburan, dan pengambilalihan
                          Bagian VI     : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
                          Bagian I        : Status
                          Bagian II       : Keanggotaan
                          Bagian III     : Tugas
                          Bagian IV     : Wewenang
                          Bagian V       : Pembiayaan
     Bab VII      : Tata Cara Penanganan Perkara
     Bab VIII    : Sanksi
                          Bagian I        : Tindakan Administratif
                          Bagian II       : Pidana Pokok
                          Bagian III     : Pidana Tambahan
Bab IX       : Ketentuan Lain
Bab X         : Ketentuan Peralihan
Bab XI       : Ketentuan Penutup
       Peraturan perundang-undangan lain yang membahas masalah persaingan usaha diantaranya:
1)      Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2)      Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3)      UU No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian,
4)      UU tentang Perseroan Terbatas (No. 40/2007)
5)      UU Pasar Modal (No. 8 / 1995)
6)      UU Usaha Kecil (No. 9 / 1995)
7)      UU Perdagangan Berjangka Komoditi (No. 32/1997)
8)      UU Perbankan (No.10 / 1998 jo No. 7 /1992).

3.      Materi yang Terkandung dalam UU No.5 tahun 1999
Materi yang terkandung dalam UU No.5 tahun 1999 adalah:
1.    Perjanjian yang dilarang
1.  Oligopoli (Pasal 4 UU No.5/1999)
                                    Pelaku usaha (PU) dilarang membuat perjanjian dengan PU lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang / jasa yang dapat mengakibatkan  terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
            Kelompok PU melakukan penguasaan pasar, bila mengauasai  lebih dari 75% pangsa pasar barang sejenis.
            Struktur pasar yang terdiri dari sedikit perusahaan yang memiliki posisi dominan yang disebabkan oleh adanya barrier to entry yang mampu menghalangi pemain baru untuk masuk ke dalam pasar.”
2.  Penetapan Harga:
1.      Price Fixing (ps 5 UU No.5/1999)
            penetapan harga yang dilakukan di antara pelaku usaha sehingga     meniadakan persaingan dari segi harga terhadap produk yang mereka   jual yang dapat berakibat pada consumer’s surplus
2.      Diskriminasi harga (ps 6 UU No.5/1999)
perjanjian yang dibuat oleh antara pelaku usaha untuk produk yang sama dijual kepada setiap konsumen dengan harga yang berbeda-beda
3.      Predatory pricing (ps 7 UU No.5/1999)
pelaku usaha menjual produk dengan sangat rendah untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan mencegah pelaku usaha yang berpotensi bersaing untuk masuk kedalam pasar yang sama
4.       Resale Price Maintenance (ps 8 UU No.5/1999)
pelaku usaha tdk diperbolehkan membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima produk tidak akan menjual kembali produk yang diterimanya dengan harga rendah.
3.      Pembagian Wilayah (ps 9 UU No.5/1999)
     Pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk membagi wilayah pemasaran dengan tujuan untuk menghindari terjadinya persaingan diantara mereka, sehingga pelaku usaha dapat menguasai wilayah pemasaran atau alokasi pasar yang menjadi bagiannya tanpa harus melalui pesaingnya. Dirumuskan secara Rule of Reason
4.      Pemboikotan (ps 10 UU No.5/1999)
Bentuk strategi yang dilakukan di antara pelaku usaha untuk mengusir pelaku usaha lain dari pasar yang sama atau juga untuk mecegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama, yang kemudian pasar tersebut dapat terjaga hanya untuk kepentingan pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian pemboikotan tersebut.Dirumuskan secara Per se.
5.      Kartel (ps 11 UU No.5/1999)
       Strategi yang diterapkan di antara pelaku usaha untuk dapat mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi.”
       Praktek monopoli terselubung di Indonesia diduga di motori atau melalui asosiasi-asosiasi pelaku usaha sebagai contoh: Organisasi angkutan beberapa waktu lalu pernah memaksakan kepada Pemda Ibu Kota Jakarta untuk memberlakukan tarif taksi di JABOTABEK seragam, yang besarnya telah ditentukan terlebih dahulu oleh organisasi tsb, tanpa memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan. Dirumuskan secara Rule of Reason
6.      Trust (ps 12 UU No.5/1999)
Wadah antar perusahaan yang didisain untuk membatasi persaingan dalam bidang usaha atau industri tertentu yang dimaksudkan untuk secara kolektif mengendalikan pasokan dengan melibatkan trustee sebagai koordinator penentu harga. Dengan menempatkan saham-saham dari berbagai badan usaha dalam suatu trust maka dapat di jamin tdk hanya kesatuan langkah kolektif tetapi juga pembagian keuntungan bersama yang lebih besar dibandingakan tiadanya trust.

7.      Oligopsoni (ps 13 UU No.5/1999)
PU dilarang membuat perjanjian dengan PU lain yang bertujuan secara bersama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan  agar dapat mengendalikan harga yang dapat mengakibatkan  terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan Usaha tidak sehat. 
8.         Integrasi Vertikal (ps 14 UU No.5/1999)
     Usaha untuk melakukan penggabungan pelaku usaha dengan pelaku-pelaku usaha lain yang mempunyai kelanjutan proses produksi dengan tujuan agar pangsa pasar          yang dimilikinya menjadi lebih besar, pertumbuhan & perolehan laba perusahaan meningkat, tingkat efisiensi semakin tinggi dan mengurangi ketidakpastian akan pasokan bahan baku. Dirumuskan secara Rule of Reason
Efek negatif:
a.     Upstream: dapat mengurangi kompetisi diantara para penjual ditingkat                   hulu
b.    Memfasilitasi kolusi diantara pelaku usaha ditingkat hulu (upstream                        level)
c.     Downstream Integration: dapat memfasilitasi diskriminasi harga
d.    Entry Barriers
9.      Perjanjian tertutup (ps 15 UU No.5/1999)
a.     Exclusive Distribution Agreement: Pihak distributor dipaksa hanya boleh memasok produk kepada pihak tertentu dan tempat tertentu saja oleh pelaku usaha manufaktur;
b.    Tying Agreement: Pelaku usaha dapat melakukan perluasan kekuatan monopoli pada tying product ke tyied product;
c.    Vertical Agreement on Discount: Jika pelaku usaha ingin mendapatkan harga discount untuk produk tertentu yang dibelinya dari pelaku usaha lain, pelaku usaha harus bersedia membeli produk lain dari pelaku usaha tersebut atau tidak akan membeli produk yang sama dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing
10.  Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri



2.      Kegiatan Yang Dilarang
1.      Monopoli (Pasal 17 UU No. 5/1999)
   Pelaku usaha patut di duga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi  dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
a)      Barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya;
b)      Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama; atau
c)      Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
2.      Monopsoni (pasal 18 UU No. 5/1999)
Merupakan keadaan dimana hanya terdapat satu pembeli.
 Contoh:
Pada pasar cengkeh, dimana BPPC dibawah Koordinasi Tomy Soeharto memaksa semua petani untuk menjual cengkeh mereka pada badan tersebut dengan berbagai alasan yang dipaksakan
3.      Penguasaan Pasar (pasal 19, 20, 21 UU No. 5/1999)
Tindakan yang mungkin dilakukan penguasa pasar:
1.    Menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan       kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan
2.    Menghalangi konsumen/pelaku usaha pesaingnya untuk tidak          melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaing
3.    Membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada             pasar yang bersangkutan
4.    Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu
5.    Menetapkan harga yang sangat rendah  dengan maksud menyingkirkan       atau mematikan usaha pesaingnya
6.    Melakukan kecurangan dalam mnetapkan biaya produksi dan biaya             lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan/atau jasa.
4.      Persekongkolan (pasal 22 UU No. 5/1999)
Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.”

Bentuk persekongkolan:
1.    Persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender            (pasal 22 UU No. 5/1999)
2.    Persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha          pesaingnya yang dapat diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan         (pasal 23 UU No. 5/1999)
3.    Persekongkolan untuk menghambat produksi atau pemasaran barang           atau jasa pelaku usaha pesaingnya (pasal 24 UU No. 5/1999)
3.   Posisi Dominan
Suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan berkaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
Contoh:
Perusahaan Aluminium Amerika (ALCOA) merupaka satu-satunya perusahaan nasional Amerika serikat yang memproduksi batangan Aluminium dari biji Aluminium sebelum Perang Dunia II
Pasal 25 (1)
Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:
a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk         memasuki pasar bersangkutan.  
Pasal 25 (2)
Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1)                     apabila:
a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50%                         (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa                 tertentu; atau
b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
Posisi Dominan dalam pasar bisa terjadi karena beberapa hal:
1.    Memiliki jabatan baik sebagai direksi ataupun komisaris di beberapa            perusahaan yang bergerak di dalam pasar yang sama (Pasal 26);
2.    Memiliki saham secara mayoritas di beberapa perusahaanyang                      bergerak di dalam pasar yang sama (Pasal 27);
3.    Melakukan pengabungan (merger), peleburan (konsolidasi) dan pengambilalihan (akuisisi) badan usaha (Pasal 28);  
Jabatan Rangkap: prilaku perusahaan-perushaan tsb menjadi seragam di dalam pasar, dan terlihat seperti satu perusahaan sj, menjadi dominan di pasar, saling berkolusi dan akan melakukan tindakan anti persaingan.
Pemilikan saham secara mayoritasdi beberapa perusahan sejenis pada pasar yg sama, PU dapat juga melakukan tindakan sbgmn dilakukan PU yg menduduki jabatan rangkap;
Pasal 28
Penggabungan  (merger): perbuatan hukum yg dilakukan satu perseroan atau lebih utk menggabungkan diri dgn perseroan lain yg tlh ada dan pers yg menggabungkan diri menjadi bubar;
Peleburan (konsolidasi): perbuatan hukum yg dilakukan satu perseroan atau lebih utk meleburkan diri dgn membentuk perseroan baru dan pers yg meleburkan diri menjadi bubar;
Pengambil alihan (akuisisi): perbuatan hukum badan hukum atau perseorangan yg mengambilalih seluruh atau sebagian besarsaham perseorangan yg dpt mengakibatkan beralihnya pengendalian thdp perseroan tsb.
Merger, konsolidasi dan akuisisi tidak dilarang sepanjang tdak menjadi perusahan yg memiliki posisi dominan yg dilarang UU (pasar yg sama, keterkaitan bidang/jenis usaha /produk yg sama yg menguasai pangsa pasar tertentu)
4.  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)        
Status  : lembaga Independen ( Pasal 30)
  Keanggotaan – Pasal 31 – 34
  Tugas – Pasal 35 (pasal yang sangat komprehensif karena memberikan kewenangan yang multifungsi kepada KPPU)
a. penlaian terhadap perjanjian (sebagaimana diatur Pasal 4 s/d 16);
b. penilaian terhadap kegiatan usaha (sebagaimana diatur Pasal 17 s/d 24);
c. penilaian terhadap ada tidaknya posisi dominan (sebagaimana diatur Pasal 25  
     s/d 28);
d. tindakan sesuai kewenangan (sebagaimana diatur Pasal 36);
e. saran & pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah;
f. menyusun pedoman (regulasi) dan publikasi;
g. laporan berkala kepada Presiden & DPR;
            Fungsi: 1) Quasi Eksekutif : pelaksana UU,
                        2) Quasi Yudikatif : penegakan hukum,
            3) Quasi Legislatif : pembuat pedoman,
            4) Konsultatif : memberi nasehat kepada  eksekutif tentang persaingan                         usaha
Wewenang – (Pasal 36)
a. menerima laporan dugaan monopoli/ persaingan usaha tidak sehat;
b. penelitian atas laporan;
c. penyelidikan atau pemeriksaan kasus;
d. menyimpulkan hasil penyelidikan;
e. memanggil (Pelaku Usaha, Saksi, Ahli;
f. memutuskan & menetapkan ada/tdknya kerugian;
g. memberitahukan dan menjatuhkan
h. sanksi;
Prosedur Penanganan Laporan di KPPU 
Dasar Hukum :
a.       Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang:  Larangan Praktek Monopoli &    Persaingan Usaha Tidak Sehat;
b.      PERMA No. 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan upaya  hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU;
c.       Keputusan KPPU: Nomor 1 Tahun 2006 Tentang  Tata Cara Penanganan Perkara Di KPPU;
d.      KUHP, yaitu ketentuan hukum acara pidana jika perkara tersebut dilimpahkan kepiha penyidik sesuai dengan  pasal 44 ayat (4) UU No. 5/1999 
Laporan
Laporan dapat disampaikan ke KPPU oleh:
- masyarakat umum (Psl 38 ayat 1);
- Pihak yang dirugikan (Psl 38 ayat 2);
- Inisiatif KPPU melalui monitoring(Psl  40) (90 hr + 60 hr)
Laporan dibuat  tertulis , ditandatangani oleh Pelapor, dibuat dalam Bahasa Indonesia dengan memuat keterangan yang jelas dan lengkap mengenai telah terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang denga menyertakan identitas diri;
Laporan disampaikan kepada Ketua KPPU, dalam hal Komisi telah memiliki kantor perwakilan di daerah laporan disampaikan pada perwakilan komisidi daerah.
Penelitian dan Klarifikasi
Penelitian dan klarifikasi dilakukan untuk menemukan kejelasan dan kelengkapan tentang dugaan pelanggaran. Sekretariat Komisi melakukan penelitianterhadap Laporan dan/atau meminta klarifikasi kepada Pelapor dan/atau pihak lain.
Hasil Pemberkasan
Hasil Pemberkasan dituangkan dalam bentuk  LaporanDugaan Pelanggaran yang berisi  data dan informasi mengenai dugaan  pelanggran meliputi  Sekurang-kurangnya:
a.       Identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran;
b.      Perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar;
c.       Cara perjanjian da/atau kegiatan usaha dilakukan atau dampaknya terhadap       persaingan, kepentingan umum, konsumen dan/atau kerugian yang ditimbulkan;
d.      Ketentuan UU yg diduga dilanggar;
e.       Rekomendasi perlu tidaknya dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan.

Hasil Penelitian dan Klarifikasi  ( 60 hari  dpt ditambah  30 hr)
Sekretariat Komisi dalam bentuk Resume Laporan, sekurang-kurangnya memuat uraian yang menjelaskan:
a.       Identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran;
b.      Perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar;
c.       Cara perjanjian dan/atau kegiatan usaha dilakukan atau dampak perjanjian dan/atau kegiatan terhadap persaingan, kepentingan umum, konsumendan/atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari terjadinya pelanggara
d.      Ketentuan Undang-undang yang diduga dilanggar.
Terhadap Laporan yang telah memenuhi ketentuan dilakukan Pemberkasan untuk dilakukan Gelar Laporan. Pelaporan yang tidak memenuhi kriteria dihentikan.
Hasil Pemberkasan
Hasil Pemberkasan dituangkan dalam bentuk  LaporanDugaan Pelanggaran yang berisi  data dan informasimengenai dugaan  pelanggran meliputi  Sekurang-kurangnya:
  1. Identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran;
  2. Perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar;
  3. Cara perjanjian da/atau kegiatan usaha dilakukan atau dampaknya terhadap persaingan, kepentingan umum, konsumen dan/atau kerugian yang ditimbulkan;
  4. Ketentuan UU yg diduga dilanggar;
  5. Rekomendasi perlu tidaknya dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan.
 Pemberkasan (30 hari)
1.      Sekretariat Komisi melakukan Pemberkasan terhadap Resume Laporan atauResume Monitoring;
2.      Apabila diperlukan Sekretariat Komisi dapat membentuk Tim Pemberkasan.
Kegiatan Pemberkasan
1.      Pemberkasan Resume Laporan atau Resume Monitoring dilakukan untuk menilai layak atau tidaknya dilakukan Gelar Laporan;
2.      Untuk penilaian itu, Sekretariat Komisi meneliti kembali  kejelasan dan kelengkapan Resume Laporan atau  Resume Monitoring.
Gelar Laporan (14 hari)
a)      Skretariat Komisi memaparkan Laporan Dugaan Pelanggaran dalam suatu Gelar Laporan yg dihadiri oleh Pimpinan Komisi dan sejumlah anggota komisi.
b)      Berdasarkan pemaparan, Komisi menlai layak atau tidaknya dilakukan Pemeriksan Pendahuluan, dalam hal laporan tdk layak Komisi menetapkan utk tidak diteruskan.
c)      Pemeriksan Pendahuluan dilakukan dengan penetapan yg ditandatangani Ketua Komisi
Pemeriksaan Pendahuluan (30 hr)
1.      Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pendahuluan sekurang-kurangnya 3 org anggota Komisi;
2.      Pemeriksaan thdp Terlapor dan meminta Kesediaan  mengakhiri perjanjian;
3.      Memeriksa pihak-pihak terkait yg mengetahui;
4.      Memeriksa surat, dokumen dan alat bukti lain;
Hasil Pemeriksaan Pendahuluan
Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (LHPP) berisi :
a.       Dugaan Pelangaran yg dilakukan Terlapor
b.      Pengakuan Terlapor atas dugaan
c.       Rekomendasi perlu tidaknya dilakukan Pemeriksaan Lanjutan.
Rapat Komisi menetapkan dilakukannya Pemeriksaan Lanjutan dgn menetapkan status Terlapor, perjanjian/kegiatan yg dilaggar serta ketantuan UU yg dilanggar;
Penetapan disampaikan kpd Terlapor dgn lampiran LHPP, jika Terlapor tdk bersedia mengakhiri perjanjian/kegiatan diberikan kesempatan utk mengajukan pembelaan;
Pembelaan disampaikan pada Pemeriksan Lanjutan, dgn melakukan:
a.       memberi keterangan lisan/tertulis,
b.      menyampaikan bukti pendukung,
c.       menajukan Saksi dan Ahli
Perubahan Prilaku (60 hr)
1.      Dalam hal Terlapor bersedia melakukan perubahan prilaku, Komisi memonitornya selama 60 hari;
2.      Jika Komisi menilai Terlapor sdh melaksanakan penetapan Komisi, maka ditetapkan tidak melanjutkan Pemeriksaan Lanjutan, namun jika Terlapor dinilai tdk melaksanakan penetapan Komisi, maka ditetapkan untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan.
Pemeriksaan Lanjutan (60 + 30 hr)
Pemeriksaan Lanjutan oleh sekurangnya 3 org anggota komisi, melakukan kegiatan:
a.       memeriksa/ minta ktrgan Terlapor;
b.      saksi, Ahli dan Instansi Pemerintah;
c.       menilai surat, dokumen dan alat bukti lain;
d.      melakukan penyelidikan thdp kegiatan Terlapor atau pihak lain terkait pelanggaran;
Tim menyimpulkan ada/tidaknya bukti pelanggaran untuk disampaikan dalam Hasil Pemeriksaan Lanjutan (HPL) kepada Komisi utk diputuskan.
Sidang Majelis Komisi (30 hr)
1.      Komisi membentuk Majelis sekurangnya 3 org yg satu diantaranya anggota yg menangani dalam pemeriksaan Lanjutan;
2.      Terlapor diberi kesempatan menyampaikan pendapat/pembelaannya secara tertulis /lisan dan menyampakan bukti tambahan;
3.      Atas persetujuan / permintaan Terlapor dalam menyampaikan pembelaan dalam sidang yg terbuka utk umum;
Putusan Komisi (30 hr)
1.      Putusan Komisi yg memutuskan tlh terjadi pelanggaran/tdk didasarkan pd: penilaian HPL, surat, dokumen & alat bukti, dan pendapat /pembelaan Terlapor;
2.      Putusan Komisi berisi terbukti tlh terjadi pelanggaran ketentuan UU dan menjatuhkan sanksi administratif berupa:
a.       pembatalan perjanjian yang dilarang;
b.      perintah menghentikan integrasi vertikal;
c.       perintah menghentikan kegiatan yang dilarang;
d.      perintah menghentikan posisi dominan;
e.       penetapan pembatalan atas penggabungan atau eeburan ;
f.       penetapan pembayaran ganti rugi, dan aau
g.      penenaan denda minimal Rp. 1.000.000.000,- maksimal Rp.25.000.000.000,-
Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU (PERMA No.03/2005)
1.      Dalam 14 hr sejak  menerima putusan KPPU/Pengumuman Website dapat mengajukan Keberatan yg disampaikan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata;
2.      Salinan keberatan diberikan kepada KPPU;
3.      Dalam hal  keberatan diajukan oleh lebih dari satu pelaku usaha, tetapi berbeda wilayah hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan kepada MA menunjuk salah satu pengadilan negeri (14 hr);
4.      Pengadilan Negeri yg tidak ditunjuk harus mengirimkan berkas perkara ke pengadilan negeri yang ditunjuk (7 hr);
5.      PN yang ditunjuk membentuk Majelis Hakim;
Pemeriksaan Keberatan di PN (30 hr)
1.      KPPU wajib menyerahkan  putusan dan berkas perkara ke PN;
2.      Pemeriksaan tanpa proses mediasi;
3.      Dasar pemeriksaan hanya putusan & berkas perkara, jika PN memerlukan pemeriksaan tambahan dimintakan ke KPPU (sisa waktu ditangguhkan);
4.      Permintaan disertai hal-hal yg harus diperiksa & alasannya, serta jangka waktu
KASASI ke MA RI (30 hr)
1.      Putusan PN disampaikan kepada Pelaku Usaha, dlm waktu 14 hr Pelaku Usaha dapat mengajukan KASASI ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2.      MA RI harus memberikan putusan 30 hari sejak permohonan diterima.
PELAKSANAAN PUTUSAN (Eksekusi)
1.      Permohonan penetapan eksekusi atas putusan yang telah diperiksa melalui prosedur keberatan, diajukan KPPU kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara keberatan bersangkutan;
2.      Permohonan penetapan eksekusi putusan yang tidak diajukan keberatan, diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum pelaku usaha.
Fungsi Peradilan :
1.      Mereview seluruh proses pemeriksaan Komisi dalam  mengambil putusan, tetapi tidak mempertimbangkan adanya bukti baru / Novum atau menciptakan catatan baru dalam proses pemeriksaan;
2.      Memeriksa apakah dasar kesimpulan yang diambil oleh Komisi berdasarkan fakta yang ada adalah wajar dan rasional; 
3.      Mereview kesimpulan putusan Komisi terhadap penerapan hukum dengan memberikan pengakuan respek dan hormat terhadap kesimpulan yang telah diambil oleh Komisi;
4.      Menguatkan putusan Komisi  bahwa  putusan itu tepat dan rasional sehubungan perkara yang diputusnya;
 Peradilan hanya ikut campur tangan bila:
1.      Putusan yang dijatuhkan sama sekali tidak memiliki hubungan rasional dengan pelanggaran hukum yang dilakukan ;
2.      Putusan Komisi sumir dan tidak tepat penerapan hukumnya
SANKSI
Bagian PertamaTindakan Administratif
Pasal 47
1.    Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
2.    Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
a.    penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 13, pasal 15 dan pasal 16 ; dan atau
b.    perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
c.    perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
d.   perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
e.    penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud Pasal 28; dan atau
f.     penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
g.    pengenaan denda serendahnya-rendahnya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
Bagian Kedua Pidana Pokok
Pasal 48
1.    Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4, pasal 9 sampai dengan pasal 14, pasal 16 sampai dengan Pasal 19, pasal 25, pasal 27, dan pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
2.    Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 8, pasal 15, pasal 20 sampai dengan pasal 24, dan pasal 26 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
3.    Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
Bagian Ketiga Pidana Tambahan
Pasal 49
            Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
a.       pencabutan izin usaha;
b.      larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini untuk menduduki jabatan Direksi atau Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
c.       penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Pasal 4

(1)     Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
(2)     Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
Bagian Kedua
Penetapan Harga
Pasal 5
(1)     Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
(2)     Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:
       a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
       b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.
Pasal 7
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
Pasal 8
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
Bagian KetigaPembagian Wilayah
Pasal 9
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Bagian Keempat
Pemboikotan
Pasal 10
(1)     Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
(2)     Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:
a.                 Merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau
b.    Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.
Bagian Kelima
Kartel
Pasal 11
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Bagian Keenam Trust
Pasal 12
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Bagian Ketujuh
Oligopsoni
Pasal 13
(1)     Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
(2)     Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian dan atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
Bagian KesembilanPerjanjian Tertutup
Pasal 15
(1)     Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
(2)     Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
(3)     Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
a.       harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
b.      tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.
Bagian KesepuluhPerjanjian dengan Pihak Luar Negeri
Pasal 16
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Bagian Kedelapan
Integrasi Vertikal
Pasal 14
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

BAB IVKEGIATAN YANG DILARANG
Bagian Pertama
Monopoli
Pasal 17

(1)     Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran  barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
(2)     Pelaku usaha patut di duga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
a.       barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
b.      mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
c.       satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
Bagian Kedua
Monopsoni
Pasal 18
(1)     Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan yang tidak sehat.
(2)     Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
Bagian KetigaPenguasaan Pasar
Pasal 19
Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:
a.         menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
b.        menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu;
c.         membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
d.        melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Bagian KeempatPenggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan
Pasal 28
a.         Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
b.        Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
c.         Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang seba
d.        gaimana dimaksud ayat (1) dan ketentuan mengenai pengambilalihan  sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V
POSISI DOMINAN
Bagian PertamaUmum
Pasal 25
(1)     Pelaku Usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:
a.       menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan  untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; 
b.      membatasi pasar  dan pengembangan teknologi; atau
c.       menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.
(2)     Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:
a.       satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
Bagian Ketiga
Pemilikan Saham
Pasal 27
Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:
a.         satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
b.        dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

                                                                             Pasal 41
a.         (1) Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan.
b.        (2) Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan.
c.         (3) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2).oleh Komisi diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.


Pasal 20
Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Pasal 21
Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
Bagian Keempat
Persekongkolan
Pasal 22
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
Pasal 23
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
Pasal 24
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang  dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas maupun  ketepatan waktu yang dipersyaratkan.
Bagian Kedua
Jabatan Rangkap
Pasal 26
Seseorang yang menduduki jabatan sebagai Direksi atau Komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi Direksi atau Komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:
a.       berada dalam pasar bersangkutan yang sama;
b.      memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
c.       secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.


4.  Contoh Kasus dan Solusi Persaingan Usaha
PERKARA TELKOM
Putusan KPPU No.02/KPPU-I/2004, Telkom terbukti telah melanggar pasal 15 (3) huruf b dan pasal 19 huruf a dan b UU No.5/1999.  Selanjutnya, Telkom diperintahkan untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dengan cara: 
1.      Menetapkan pembatalan klausula yang menyatakan bahwa pihak penyelenggara atau pengelola warung Telkom hanya boleh menjual jasa dan atau produk Telkom dalam perjanjian kerja sama antara Terlapor dengan penyelenggara atau pengelola warung Telkom.
2.      Memerintahkan Telkom untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan
praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dengan cara (a) meniadakan  persyaratan PKS atas pembukaan akses SLI dan atau jasa telepon internasional lain selain produk Telkom di wartel (b) membuka akses SLI dan atau jasa telepon internasional lain selain produk Telkom di warung Telkom

PERKARA CARREFOUR
 Putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2005, Carrefour terbukti telah melanggar pasal 19 huruf a UU No.5/1999.  Selanjutnya PT. Carrefour Indonesia diperintahkan untuk menghentikan kegiatan pengenaan persyaratan minus margin kepada pemasok; serta menghukum PT. Carrefour Indonesia membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I
  
BAB III
PENUTUP 
            Kesimpulan:
1.      Prinsip-prinsip umum dalam persaingan usaha adalah:
1.      Rule of Reason (ROR) dan Per se (Ps)
2.      Pendekatan Struktur Pasar (SP) & Tingkah Laku (TL)
2.      Peraturan perundang-undangan lain yang membahas masalah persaingan usaha diantaranya:
1.      UU No.5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2.      Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3.      KUHPerdata
4.      UU No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian,
5.      UU tentang Perseroan Terbatas (No. 1 / 1995)
6.      UU Pasar Modal (No. 8 / 1995)
7.      UU Usaha Kecil (No. 9 / 1995)
8.      UU Perdagangan Berjangka Komoditi (No. 32/1997)
9.      UU Perbankan (No.10 / 1998 jo No. 7 /19992).
3.         Materi yang terkandung dalam UU No. 5 tahun 1999 adalah:
1.      Perjanjian yang dilarang,
2.      Kegiatan yang dilarang,
3.      Posisi dominan,
4.      Komisi Pengawas Persaingan Usaha,
5.      Penegakan hukum, dan
6.      Ketentuan-ketentuan lain.
4.         Dalam Bisnis dan Usaha tentu tidak lepas dari persaingan. Hal ini   bukanlah penghambat untuk kita maju, justru membuat kita semakin     belajar untuk terus berkembang dan mengusahakan bisnis menjadi yang             terbaik.
 
DAFTAR PUSTAKA
  
            Hadjar, Abdul Fickar.2008. Hukum Persaingan Usaha. (online). (Abdul Fickar Hadjar site)
            Nugroho, Adi. Waralaba dan persaingan Usaha yang Sehat. (online)          (http://www.kppu.go.id)
            Patriastomo, ikak. 2009. Persaingan usaha yang sehat, (online),(http://portal.pengadaannasional-bappenas.go.id/index.php/artikel-pengadaan/62- persaingan-usaha-yang-sehat)
            Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

komen o yo rek,, *suwun