Jumat, Mei 21, 2010

Pembukuan atau Pencatatan Pajak


A.    PEMBUKUAN
Pengertian pembukuan yaitu proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang:
1.      Keadaan harta,
2.      Kewajiban atau utang,
3.      Modal,
4.      Penghasilan dan biaya,
5.      Harga perolehan dan penyerahan barang/jasa yang:
a.       Terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
b.      Tidak terutang PPN,
c.       Dikenakan PPN dengan tarif  0%,
d.      Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Pembukuan ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi pada setiap akhir Tahun Pajak. Pembukuan diselenggarakan oleh:
1.      Wajib Pajak Badan
2.      Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan/pekerjaan bebas (dengan peredaran bruto di atas Rp 1,8 miliar setahun).

B.     PENCATATAN
Pengertian pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan/atau penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Pencatatan dapat dilakukan oleh WP Orang Pribadi yang diperkenankan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, yaitu WP Orang Pribadi yang peredaran brutonya di bawah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah setahun).



Syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan/pencatatan:
1.      Diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia.
2.       Pencatatan dalam satu tahun harus diselenggarakan secara kronologis.
3.      Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib pajak, harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di tempat tinggal wajib pajak atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
4.      Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenakan pajak yang pajak bersifat final.
5.      Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur tentang catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
6.      Bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan/atau tempat usaha, pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan/atau tempat usaha yang bersangkutan.
7.      Selain menyelenggaraan pencatatan di atas, wajib pajak orang pribadi harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban
Pengecualian Pembukuan dan Pencatatan
            Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan.



C.    TUJUAN PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DAN PENCATATAN
1.      Tujuan Pembukuan
Untuk memepermudah:
a.       Pengisian SPT,
b.      Penghitungan Penghasilan Kena Pajak,
c.       Penghitungan PPN dan PPnBM,
d.      Mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
2.      Tujuan Pencatatan
Untuk mempermudah:
a.       Pengisian SPT,
b.      Penghitungan Penghasilan kena Pajak,
c.       Penghitungan PPn dan PPnBM ,
Tempat Penyimpanan Buku, Catatan, atau Dokumen
            Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib pajak, harus disimpan selama sepuluh tahun di Indonesia dengan ketentuan:
1.      Wajib Pajak orang pribadi, di tempat kegiatan atau tempat tinggal,
2.      Wajib Pajak badan, di tempat kedudukan.
Perubahan Tahun Buku dan Metode Pembukuan
            Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Perubahan tahun buku dan perubahan metode pembukuan harus mendapat persetujuan Direktur Jendral Pajak.

D.    PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA ASING DAN MATA UANG SELAIN RUPIAH
Wajib pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah adalah:
1.      Wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing,
2.      Wajib pajak dalam rangka kontrak karya,
3.      Wajib pajak dalam rangka bagi hasil,
4.      Badan Usaha Tetap (Pasal 2 ayat 5 Undang-undang Pajak Penghasilan),
5.      Wajib pajak yang berafiliasi dengan perusahaan induk di luar negeri.
Bahasa asing dan mata uang selain rupiah yang diperbolehkan untuk dipergunakan dalam pembukuan wajib pajak adalah bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat.
Kerahasiaan Pembukuan
Pembukuan yang diselenggarakan oleh wajib pajak bersifat rahasia. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak pemeriksa pajak, maka kerahasiaan atau kewajiban untuk merahasiakan pembukuan itu ditiadakan atau gugur.
Sanksi Pidana
            Tahap mengacu pada pasal 39 Undang-Undang KUP, yaitu barang siapa denga sengaja;
1.      Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar,
2.      Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya,
3.      Tidak menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online di Indonesia.
Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
Permohonan Penyelenggaraan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Amerika Serikat
1.      Penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat oleh wajib pajak harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan, kecuali bagi wajib pajak dalam rangka kontrak kerja atau kontrak bagi hasil.
2.      Izin tertulis dapat diperoleh Wajib Pajak dengan mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jendral Pajak, paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat tersebut dimulai, atau 3 bulan sejak tanggal pendirian bagi Wajib Pajak baru.
3.      Direktur Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan izin penyelanggaraan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat.
4.      Keputusan Menteri Keuangan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diterbitkan paling lama 30 hari sejak diterimanya permohonan dari Wajib Pajak.
5.      Apabila jangka waktu 30 hari telah lewat, Menteri Keuangan tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan tersebut dianggap diterima.    
Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya atau Kontrak Bagi Hasil yang akan menyelenggarakan pembukuan dengan meggunakan bahasa inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat 1 bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat tersebut dimulai.
Bagi Wajib Pajak yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat, berlaku ketentuan konversi ke mata uang dolar Amerika Serikat sebagai berikut:
1.      Pada awal tahun buku, penyelenggaraan pembukuan dalam mata uang dolar Amerika Serikat untuk pertama kali dilakukan dengan bertitik tolak dari neraca akhir tahun buku sebelumnya(dalam mata uang rupiah) yang dikonversikan ke mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs:
a.       Untuk harga perolehan harta berwujud dan atau tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut,
b.      Untuk akumulasi penyusutan dan/atau amortisasi harta sebagaimana dimaksud dalam huruf a menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut,
c.       Untuk harta lainnya dan kewajiban menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun buku sebelumnya, berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas,
d.      Apabila terjadi revaluasi aset tetap, disamping menggunakan nilai historis, atas nilai selisih lebih dikonversikan ke dalam mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat dilakukannya revaluasi,
e.       Untuk laba ditahan atau sisa kerugian dalam mata uang rupiah dari tahun-tahun sebelumnya, dikonversi ke dalam mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun buku sebelumnya, berdasarkan sistem pembukuan yang dianut yang dilakukan secara taat asas,
f.       Untuk modal saham dan ekuitas lainnya menggunkan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi,
g.      Dalam hal terdapat selisih laba atau rugi sebagai akibat konversi dari mata uang rupiah ke mata uang dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e maka selisih laba atau rugi tersebut dibebankan pada rekening laba ditahan.
2.      Dalam Tahun berjalan:
a.       Untuk transaksi yang dilakukan dengan mata uang dolar Amerika Serikat, pembukuannya dicatat sesuai dengan dokumen transaksi yang bersangkutan,
b.      Untuk transaksi, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang menggunakan mata uang selain dolar Amerika Serikat, dikonversikan ke mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi , yaitu sebagai berikut:
1.      Apabila dari dokumen transaksi diketahui kurs yang berlaku, maka kurs yang dipakai adalah kurs yang diketahui dari hasil transaksi tersebut,
2.      Apabila dari dokumen transaksi tidak diketahui kurs yang berlaku, maka kurs yang dipakai adalah kurs yang sebenarnya berlaku, berdasarkan sistem pembukuan yang dianut yang dilakukan secara taat asas.
Pembayaran Pajak Penghasilan
1.      Besarnya pembayaran pajak Penghasilan Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasiln untuk Tahun Pajak pertama penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat adalah sebesar pajak Penghasilan Pasal 25 dalam mata uang rupiah yang dikonversikan dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada akhir tahun buku sebelum dimulainya pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat.
2.      Pembiayaan pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 serta Pajak Penghasilan Final yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat, dapat dilakukan dalam mata uang Amerika Serikat.
3.      Dalam hal pembayaran Pajak dilakukan dalam mata uang rupiah, Wajib Pajak harus mengkonversikan pembayaran dalam mata uang rupiah tersebut ke mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal pembayaran
Penyampaian SPT
1.      Wajib Pajak yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat, menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan dan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.
2.      Dalam penerapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, lapisan Penghasilan kena Pajak dikonversi dalam mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan menteri Keuangan yang berlaku pada akhir tahun pajak yang bersangkutan.
3.      Dalam hal terdapat bukti pembayaran atau pemotongan/ pemungutan Pajak penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 dalam mata rupiah yang akan dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan, harus dikonversi dalam mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan menteri Keuangan yang berlaku paada tanggal pembayaran atau pemotongan/ pemungutan pajak tersebut.
Sanksi
1.      Apabila Wajib Pajak yang ternyata:
a.       Tidak mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat atau permohonannya ditolak atau tidak  menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak, tempat Wajib Pajak terdaftar, namun tetap menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat.
b.      Telah diizinkan untuk menyelenggrakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan dalam mata uang dolar Amerika Serikat atau telah memberitahukan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, namun pembukuannya tetap diselenggarakan dalam bahasa Indonesia atau dalam mata uang rupiah, maka izin untuk menyelenggarakan pembukuan bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat dicabut dan wajib Pajak tidak boleh lagi mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat.
2.      Perlakuan diatas tidak dikenakan apabila Wajib pajak memberitahukan secara tertulis mengenai pembatalan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat dalam batas waktu 3 bulan setelah tahun buku berjalan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Persetujuan Menteri Keuangan.

Lain-Lain
1.      Sisa Kerugian Fiskal dalam mata uang rupiah dari tahun-tahun sebelumnya yang dapat kompensasikan ke tahun pajak dimulainya pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat, dikonversi dalam mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada akhir tahun buku pada saat kerugian fiskal tersebut terjadi.
2.      Wajib Pajak yang telah mempeoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat sebelum 1 januari 2001, tidak perlu mengajukan permohonan baru dan izin tersebut tetap berlaku.
3.      Bagi Wajib pajak yang telah mengajukan permohonann untuk memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahsa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat sebelum 1 januari 2001, maka terhadap pemberian izin tersebut berlaku Keputusan Menteri Keuangan ini.
E.     BENTUK DAN TATA CARA PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BOLEH MENYELENGGARAKAN PENCATATAN
 Pencatatan wajib dilakukan oleh:
a.       Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasialan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto berdasarkan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan
b.      Wajib pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
Syarat-Syarat Pencatatan
1.      Pencatatan harus dibuat secara lengkap dan benar, serta didukung dengan dokumen yang dijadikan dasar perhitungan peredaran penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto, serta penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final.
2.      Pencatatan dalam suatu Tahun Pajak meliputi jangka waktu 12 bulan, mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.
3.      Pencatatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan ditempat tinggal Wajib Pajak atau tempat kegiatan Usaha dilakukan selama 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau Tahun Pajak.
4.      Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulakan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang, termasuk yang bukan penghasilan bukan objek pajak dan/atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.
5.      Pencatatan sebagaimana harus dapat menggambarkan jumlah peredaran atau penerimaan bruto dan/atau jumlah penghasilan bruto, serta penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
6.      Bagi wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu usaha dan/atau tempat usaha, pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas jumlah peredaran atau peneriamaan bruto dari masing-masing jenis usaha dan/atau tempat usaha yang bersangkutan.
Tata Cara Pencatatan
1.      Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan harus mencatat peredaran atau penerimaan bruto, dan penghasiln yang buka objek pajak dan/atau penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final, dengan bentuk dan tata cara sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak.
2.      Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas harus mencatat penghasilan bruto dan penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final, dengan bentuk dan tata cara sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputuasan Direktur Jendral Pajak.

1 komentar:

komen o yo rek,, *suwun