Jumat, Mei 20, 2011

Kebijakan Ekonomi Makro


A.    Pengertian Ekonomi Makro
            Ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana individu dan masyarakat menentukan pilihan penggunaan sumber daya yang lagka yang telah disediakan oleh alam dan generasi sebelumnya. Kata kunci dalam defiisi ini adalah pilihan. Ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan perilaku, atau sosial. Dalam tataran luas, ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana orang menentukan pilihan. Pilihan yang diambil oleh orang-orang, ketika disatukan, membentuk pilihan masyarakat. Menurut objek yang dipelajarinya, ilmu ekonomi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro.
            Persamaannya adalah, kedua-duanya mempelajari ekonomi yaitu bagaimana manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yang sangat banyak dan sangat bervariasi dengan suber daya yang terbatas. Perbedaannya, Ilmu ekonomi mikro memfokuskan pembahasannya pada cara kerja suatu pasar dan industri dengan perilaku unit pengambil keputusan individual: perusahaan bisnis dan rumah tangga. Ilmu ekonomi makro memfokuskan pembahasannya pada gejala-gejala perekonomian secara keseluruhan, secara totalitas, atau gejala umumnya. Ilmu ekonomi makro berhubungan dengan perilaku ekonomi agregat - output nasional, pendapatan nasional, tingkat harga secara keseluruhan, dan tingkat inflasi umum.
            Perhatian utama ilmu ekonomi makro adalah:
1.      Inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode tertentu.
2.      Pertumbuhan keluaran (output) atau konjungtur bisnis.
3.      Pengangguran

B.     Tujuan Kebijakan-kebijakan Ekonomi Makro
            Bentuk-bentuk kebijakan ekonomi yang akan dilakukan oleh negara sangat tergantung pada tujuan-tujuan yang ingin dicapainya. Setiap kebijakan ekonomi bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Tujuan-tujuan kebijakan ekonomi makro dapat dibedakan menjadi empat variabel berikut:
1.      Price Level Stability (Stabilitas Tingkat Hara Umum) 
Hal-hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan inflasi:
·         Kenapa inflasi perlu dikendalikan
·         Apa penyebab inflasi
·         Bagaimana menghitung inflasi
·         Macam-macam inflasi
·         Dampak inflasi
·         Otoritas moneter dan inflasi
·         Inflation targeting
·         Mekanisme transmisi kebijakan moneter dan inflasi
·         Kurva Phillips dan inflasi
·         Inflasi dan Fisher Equation
·         The cost of inflation
·         Inflasi dan IPM
·         Inflasi dan defisit APBN
·         Pertumbuhan uang beredar, suku bunga dan inflasi

2.      High Employment Level (Tingginya Tingkat Kesempatan Kerja) 
Beberap hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan kesempatan kerja:
·         Peran pemerintah dalam perluasan kesempatan kerja
·         Pendekatan demand dan supply of labor dalam perluasan kesempatan kerja
·         Pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya perluasan kesempatan kerja
·         Human capital sebagai upaya efektif perluasan kerja
·         Keuangan negara dan kesempatan kerja
·         Kebijakan ketenagakerjaan
·         Serikat kerja
·         Hubungan industrial
·         Sistem ekonomi dan kesempatan kerja
·         Distribusi pendapatan fungsional dan kesempatan kerja
·         Laju pertumbuhan penduduk dan kesempatan kerja
·         Pandangan terhadap penduduk
·         Elastisitas kesempatan kerja

3.      Long-Term Economic Growth 
Pertumbuhan ekonomi yang ideal adalah : (1) berlangsung terus menerus, (2) disertai dengan terciptanya lapangan kerja, (3) tidak merusak lingkungan, (4) lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk, (5) disertai dengan distribusi pendapatan yang adil, (6) kontribusi sektoral yang merata, (7) tidak meninggalkan sektor pertanian, (8) kenaikannya riil, (9) penyumbang terbesar PDB adalah warga domestik, bukan asing, dan lainnya.
Perlu juga dijelaskan hal-hal sebagai berikut :
·         Kenapa  laju pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan kebijakan ekonomi?
·         Apa manfaat dihitungnya pendapatan nasional
·         Makna politis dari pendapatan nasional
·         Kinerja ekonomi dan PDB
·         Income percapita
·         Struktur ekonomi
·         Inflasi dan PDB
·         Aggregate supply dan demand

4.      Exchange Rate Stability 
            Nilai tukar merupakan nilai uang secara eksternal, yang tinggi rendahnya berdampak pada berbagai aspek ekonomi dan sosial lainnya, misalnya : (1) impor dan ekspor, (2) APBN dan APBD, (3) kesehatan dan pendidikan, (4) transportasi, (5) industri dalam negeri, (6) politik, (7) daya beli masyarakat, (8) dunia perbankan, (9) sektor pertanian, kelautan, peternakan dst, (10) sektor properti , dan sebagainya.
Perlu dijelaskan pula hal-hal sebagai berikut :
v  Nilai tukar nominal dan riil
v  Devaluasi, apresiasi dan depresiasi mata uang domestik terhadap mata uang asing
v  Determinan nilai tukar
v  Cadangan devisa dan nilai tukar
v  Kebijakan nilai tukar
v  Sistem nilai tukar
v  Faktor politik, keamanan dan nilai tukar
v  Mekanisme transmisi kebijakan moneter dan nilai tukar (pass through effect)
v  dll


C.    Kebijakan-kebijakan Ekonomi Makro
            Bentuk-bentuk Kebijakan Ekonomi Makro. Kebijakan dari segi/aspek permintaan / pengeluaran, meliputi:
1.      Kebijakan Fiskal
            Yaitu kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara. Atau kebijakan pemerintah yang membuat perubahan dalam bidang per-pajakan (T) dan pengeluaran pemerintah (G) dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran /permintaan agregat dalam perekonomian Kebijakan ini diambil untuk menstabilkan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, mempertinggi pertumbuhan ekonomi, dan keadilan dalam pemerataan pendapatan. Caranya dengan : menambah atau mengurangi PAJAK dan SUBSIDI.
            Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.
            Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :
a.    Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.
b.    Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.
c.    Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.
            Menurut pandangan Keynes, kebijakan fiskal (Fiscal Policy) adalah sangat penting untuk mengatasi pengangguran. Prosesnya adalah;
a.       Pengurangan pajak penghasilan → akan menambah daya beli masyarakat dan akan meningkatkan pengeluaran agregat.
b.      Peningkatan pengeluaran agregat dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa maupun untuk menambah investasi.
c.       Selanjutnya dalam masa inflasi atau ketika kegiatan ekonomi telah full employment, langkah sebaliknya harus dilakukan yaitu ; pajak dinaikkan dan pengeluaran pemerintah akan dikurangi.
d.      Langkah ini akan menurunkan pengeluaran/permintaan agregat dan mengurangi tekanan Inflasi.
            Demikian pula perubahan-perubahan sebaliknya. Pemerintah seringkali menghadapi masalah defisit anggaran. Ada beberapa sumber pembiayaan defisit anggaran:
a.       Pajak.
b.      Mencetak Uang Baru.
c.       Pinjaman Masyarakat Dalam Negeri.
d.      Pinjaman Masyarakat Luar Negeri.
2.      Kebijakan Moneter
            Kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:
a.       Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy. Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar.
b.      Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy. Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).
            Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :
a.       Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation). Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
b.      Fasilitas Diskonto (Discount Rate). Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
c.       Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio). Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio cadangan wajib.
d.      Himbauan Moral (Moral Persuasion). Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.
3.      Kebijakan Segi Penawaran
            Merupakan kebijakan pendapatan (incomes policy), yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan kerja. Tujuan ini dilaksanakan dengan berusaha mencegah kenaikan pendapatan yang berlebihan. Pemerintah akan melarang tuntutan kenaikan upah yang melebihi kenaikan produktivitas pekerja. Kebijakan seperti itu akan menghindari kenaikan biaya produksi yang berlebihan.
            Kebijakan segi penawaran lebih menekankan kepada:
a.       Meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja
b.      Meningkatkan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan produksinya.

Sumber:
Case, K. & Fair, R. 2007. Prinsip-prinsip Ekonomi. Jakarta: Penerbit Erlangga
Sukirno, Sadono. 2004. MAKROEKONOMI. Jakarta: Rajawali Pers.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

komen o yo rek,, *suwun