Sabtu, Juni 02, 2012

Contoh Laporan Observasi Organisasi Sektor Publik

    Berikut adalah contoh laporan hasil observasi organisasi sektor publik. Dalam hal ini adalah Yayasan yang diobservasi. untuk mendownload laporan silahkan klik disini kLikHeRE
    Dibawah ini merupakan kajian pustakanya saja >> (maaf berantakan, males nata. kalo mau yang rapi silahkan download dari link diatas. ^_^ ) #semoga dapat membantu

BAB II
KAJIAN PUSTAKA


A.      REGULASI DAN STANDAR AKUNTANSI
        Regulasi berasal dari bahasa Inggris, yakni regulation atau peraturan. Kata peraturan mengandung arti kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dengan aturan, dan ketetuan yang harus dijalankan serta dipatuhi. Jadi, regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan atau tempat peribadatan, maupun organisasi sosial masyarakat lainnya.
    Standar akuntansi sektor publik memberikan kerangka demi berjalannya fungsi-fungsi tahapan siklus akuntansi sektor publik, yaitu perencanaan, panganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan pertanggungjawaban publik. Sementara itu, standar akuntansi yang telah digunakan dalam praktik keuangan publik di Indonesia seperti Standar Nomenklatur, Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Standar Profesional Akuntansi Publik (SPAP), dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) merupakan panduan bagi pemakainya dalam melaksanakan fungsi terkait. Standar merupakan acuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh organisasi yang berkompetensi serta berwenang dalam bidang terkait.
Standar akuntansi keuangan yang banyak digunakan pada organisasi sektor publik adalah:
1)    Standar akuntansi pemerintahan yaitu PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Yang digunakan oleh organisasi publik pemerintahan.
2)    PSAK No. 45 tentang Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.
Digunakan oleh organisasi publik non pemerintahan.
3)    PSAK Syariah. Digunakan oleh organisasi publik maupun swasta yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatannya.
4)    PSAK yang relevan.
    Peraturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang Yayasan adalah:
1)    UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
2)    UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No.16 Tahun 2001.
3)    PP RI No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan.
4)    Inpres No. 20 Tahun 1998 Tentang Penertiban Sumber-sumber Dana Yayasan.
Sedangkan, peraturan hukum yang mengatur tentang pengelolaan zakat adalah UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
   

B.    PENGANGGARAN
    Penganggaran sektor publik merupakan proses yang sangat vital bagi organisasi sektor publik. Anggaran publik penting sebab anggaran membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Anggaran merupakan sarana untuk menunjukkan akuntabilitas organisasi terhadap publik. Dalam penyusunannya, sangat diperlukan prinsip-prinsip penganggaran yang meliputi hal-hal demokratis, adil, transparan, bermoral tinggi, berhati-hati, dan akuntabel.
Dalam organisasi publik anggaran memiliki fungsi sebagai berikut:
1)    Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja.
2)    Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksankan di masa  mendatang.
3)    Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan serta bawahan.
4)    Anggaran sebagai alat pengendalian dan penilaian kinerja.
5)     Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta  efisien dalam pencapaian visi organisasi.
Adapun, karakteristik anggaran publik terdiri dari:
1)    Anggaran yang dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non
keuangan.
2)    Anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu satu atau beberapa tahun.
3)    Anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
4)    Usulan anggaran yang ditelaah oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran.
5)    Anggaran yang telah disusun hanya dapat dirubah dalam kondisi tertentu.

1.    Sistem Penganggaran Nirlaba
Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis.
    Terdapat dua pendekatan dalam menyusun anggaran sektor publik:
1)    Pendekatan Tradisional
        Anggaran tradisional memiliki ciri utama bersifat tambahan dan bersifat belanja bagian, cenderung sentralistis, bersifat  spesifikasi, periode tahunan. Penganggaran sistem tradisional terbagi lagi menjadi dua jenis bdgeting, yakni:
a.    Line time budgeting (traditional budgeting), adalah penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan dari mana dana berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut digunakan (pos-pos pengeluaran). Tujuan utamanya adalah untuk melakukan pengendalian keuangan, sangat berorientasi pada input organisasi, yang penetapannya melalui pendekatan incremental (kenaikan bertahap), dan dalam  prakteknya tidak jarang memakai “kemampuan menghabiskan, atau penyerapan anggaran” sebagai salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan organisasi.
b.    Incremental budgeting, adalah sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang. Anggaran tradisional bersifat incrementalism, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam.
2)    Pendekatan Manajemen Publik Baru (New Public Management).
    New Public Management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Anggaran dengan pendekatan MPB sangat menekankan pada-konsep nilai uang dan pengawasan atas kinerja keluaran. Perubahan dari sistem anggaran tradisional menuju sistem anggaran dengan pendekatan MPB merupakan bagian penting dari reformasi anggaran. Reformasi anggaran sektor publik dilakukan untuk menjadikan anggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik dan menekankan nilai uang.
    Kemudian muncul beberapa teknik anggaran pada sektor publik:
a.    Performance budgeting (penganggran orientasi knerja) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, serta rencana strategis organisasi. Performance budgeting mengalokasikan sumber daya ke program, bukan ke unit organisasi semata dan memakai pengukuran output (output measurement) sebagai indikator kinerja organisasi. Oleh karena itu, anggaran dianggap sebagai pencerminan program kerja.
b.    Planning programming budgeting system, merupakan penganggaran yang berusaha merasionalkan proses pembuatan anggaran dengan cara menjabarkan rencana jangka panjang ke dalam program-program, sub-program, serta berbagai proyek.
c.    Zero based budgeting (ZBB) merupakan sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada apa yang telah dilakukan di masa lalu. Setiap kegiatan dievaluasi secara terpisah yang berarti bahwa berbagai program akan dikembangkan dalam visi tahun yang bersangkutan.
d.    Medium term budgeting framework (MTBF) merupakan kerangka strategi kebijakan tentang anggaran belanja unit organisasi. Sistem ini melimpahkan tanggung jawab yang lebih besar kepada unit organisasi menyangkut penetapan alokasi dan penggunaan sumber dana pembangunan.

2.    Siklus Penganggaran Publik
Siklus penganggaran publik terdiri dari tahapan berikut:
1)    Penetapan Prosedur dan Tim Penganggaran Tahun Terkait
Hal ini merupakan bagian yang penting dalam proses penganggaran karena dibutuhkan prosedur untuk memberikan arahan yang jelas dan sebagai pengendalian agar anggaran yang disusun tidak mengandung kesalahan yang material. Sedangkan tim penganggaran nantinya akan bertugas menyusun anggaran terkait.
2)    Penetapan Dokumen Standar Harga
Dokumen standar harga ditujukan untuk mengendalikan kebutuhan organisasi (barang dan jasa).
3)    Penyebaran dan Pengisian Formulir Rencana Kerja dan Anggaran
Formulir program kerja dan anggaran tahun terkait akan disebarkan. Pedoman pengisian formulir rencana kerja dan anggaran adalah dokumen standar harga.
4)    Rekapitulasi Kertas Kerja
Rekapitulasi adalah proses meringkas atau mengumpulkan data dari kertas kerja.
5)    Pembahasan Perubahan dan Penyelesaian Draft Anggaran Pendapatan dan Belanja
Setelah dilakukan tahapan rekapitulasi kemudian dilakukan pembahasan anggaran untuk periode berikutnya berdasarkan kertas kerja dan rencana kerja final. Kemudian dilanjutkan dengan menyelesaikan draft anggaran pendapatan dan belanja.
6)    Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Draft anggaran yang telah selesai kemudian ditetapkan menjadi anggaran.

3.    Teknik Penganggaran Publik
Teknik anggaran publik dapat digolongkan menjadi empat pendekatan,
yaitu:
1)    Pendekatan formal
2)    Pendekatan pengambilan keputusan
3)    Pendekatan psikologi atau motivasi
4)    Pendekatan lingkungan yang berkesinambungan


C.    LAPORAN KEUANGAN
    Laporan keuangan merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Menurut PSAK 101, Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.
    Laporan keuangan yang baik harus memenuhi empat karakteristik berikut, yaitu:
a)    Relevan;
b)    Andal;
c)    Dapat dibandingkan; dan
d)    Dapat dipahami.
Untuk memenuhi empat karakterisitik diatas, seringkali dihadapkan pada berbagai macam kendala, antara lain:
a)    Materialitas;
b)    Pertimbangan biaya dan manfaat;
c)    Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

1.    Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan
    Menurut Mardiasmo (2009) menyebutkan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:
a.    Kepatuhan dan pengelolaan (compliance and stewardship), laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
b.    Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (accountability and retrospective reporting), laporan keungan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.
c.    Perencanaan dan informasi otorisasi (planning and authorization information), laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.
d.    Kelangsungan organisasi (viability), laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa di masa yang akan datang.
e.    Hubungan masyarakat (public relation), laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
f.    Sumber fakta dan gambaran (source of fact and figure), laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara dalam.

2.    Asal Dana
    Asal dana untuk organisasi sektor publik yang mengelola tentang zakat dan infak sedekah adalah:
a.    Zakat, zakat adalah kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki
kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya.
b.    Infak/sedekah, infak/sedekah adalah donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah.
c.    Dana non halal, dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

3.    Unsur-unsur Laporan Keuangan
    Secara umum, laporan keuangan pada sektor publik terdiri dari:
a.    Laporan Posisi Keuangan (Neraca), adalah laporan menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, serta aset neto (modal) dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.
b.    Laporan Aktivitas/Kinerja Keuangan/Laporan Surplus-Defisit, adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama periode tertentu.
c.    Laporan Perubahan Aset/Ekuitas Neto, adalah laporan yang menggambarkan kenaikan atau penurunan kekayaan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diuangkapkan  dalam laporan keuangan.
d.    Laporan Arus Kas, adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.
e.    Catatan atas Laporan Keuangan, adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
Sedangkan berdasarkan PSAK 109 Tentang Standar Akuntansi Zakat dan Infak Sedekah, unsur-unsur laporan keuangan meliputi:
a.    Neraca
Pos-pos dalam neraca adalah:
Aset
1)    Kas dan setara kas
2)    Instrumen keuangan
3)    Piutang
4)    Aset tetap dan akumulasi penyusutan
Kewajiban
1)    Biaya yang masih harus dibayar
2)    Kewajiban imbalan kerja
Saldo dana
1)    Dana zakat
2)    Dana infak/sedekah
3)    Dana amil
4)    Dana non halal
b.    Laporan Perubahan Dana
Pos-pos laporan perubahan dana adalah:
Dana zakat
1)    Penerimaan dana zakat
a)    Bagian dana zakat
b)    Bagian amal
2)    Penyaluran dana zakat
a)    Entitas amil lain
b)    Mustahiq lainnya
3)    Saldo awal dana zakat
4)    Saldo akhir dana zakat
Dana infak/sedekah
1)    Penerimaan dana infak/sedekah
a)    Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
b)    Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)
2)    Penyaluran dana infak/sedekah
a)    Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
b)    Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)
3)    Saldo awal dana infak/sedekah
4)    Saldo akhir dana infak/sedekah
Dana amil
1)    Penerimaan dana amil
a)    Bagian amil dari dana zakat
b)    Bagian amil dari dana infak/sedekah
c)    Penerimaan lainnya
2)    Penggunaan dana amil
a)    Beban umum dan administrasi
3)    Saldo awal dana amil
4)    Saldo akhir dana amil
Dana non halal
1)    Penerimaan dana non halal
a)    Bunga bank
b)    Jasa giro
c)    Penerimaan non halal lainnya
2)    Penyaluran dana non halal
3)    Saldo awal dana non halal
4)    Saldo akhir dana non halal
c.    Laporan Perubahan Aset Kelolaan
Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:
1)    Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
2)    Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan
3)    Penambahan dan pengurangan
4)    Saldo awal
5)    Saldo akhir
d.    Laporan Arus Kas
Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuaidengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.
e.    Catatan atas laporan keuangan
Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

4.    Pengguna dan Kebutuhan Informasi
Identifikasi pengguna laporan keuangan zakat dan infak sedekah dapat dilakukan dengan melihat kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi tersebut. Pihak-pihak tersebut memiliki kebutuhan akan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan organisasi sektor publik. Terdapat beberapa kelompok pengguna utama laporan keuangan sektor publik, namun tidak terbatas pada:
a)    Internal organisasi
b)    Muzakki
c)    Masyarakat
d)    Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
e)    Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
f)    Pemerintah.


D.  PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
Pengukuran Kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Pusat pertanggungjawaban berperan untuk menciptakan indikator kinerja sebagai dasar untuk menilai kinerja. Dimilikinya sistem pengukuran kinerja yang handal merupakan salah satu faktor kunci suksesnya organisasi.
Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian, karena organisasi dapat menetapkan reward and punishment.
Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja organisasi. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu organisasi berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Kedua, untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, utuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan
 memperbaiki komunikasi kelembagaan.
Pengukuran kinerja sektor publik merupakan elemen penting dalam proses akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja sangat penting untuk pembuatan keputusan dan mendukung pelaporan eksternal. Penggunaan ukuran kinerja itu penting bagi manajemen publik, parlemen dan masyarakat dalam menilai kinerja organisasi sektor publik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan pengukuran kinerja sektor publik yaitu:
1)    Mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down dan bottom up),
2)    Mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang,
3)    Mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence,
4)    Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.
Selain tujuan diatas pengukuran kinerja sektor publik memberikan manfaat bagi organisasi sektor publik sebagai berikut:
1)    Sebagai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen,
2)    Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan,
3)    Sebagai media monitor, evaluasi, dan koreksi atas pencapaian kinerja,
4)    Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward & punishment) secara obyektif,
5)    Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan,
6)    Mengidentifikasi tingkat kepuasan pelanggan,
7)    Membantu memahami proses kegiatan instansi publik,
8)    Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.
Secara garis besarnya ada lima tahap yang harus dilalui dalam pengukuran kinerja, yaitu:
1)    Perencanaan Strategis
2)    Penetapan Indikator Kinerja
3)    Pengembangan Sistem Pengukuran Data
4)    Penyempurnaan Ukuran Kinerja
5)    Pengintegrasian Dengan Proses Manajemen.

1)    Perencanaan Strategis
Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung visi, misi tujuan dan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.
Perencanaan strategis yang disusun oleh suatu instansi publik harus mencakup:
a.    Uraian tentang visi, misi, strategi, dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi.
b.    Uraian tentang tujuan, sasaran, dan aktivitas organisasi.
c.    Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
2)     Penetapan Indikator Kinerja
Indikator kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai.
Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja kegiatan/ program. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact) serta indikator proses jika diperlukan untuk menunjukkan proses manajemen kegiatan yang telah terjadi.
    Fungsi Indikator Kinerja:
a.    Memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan.
b.    Menciptakan konsesus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk
menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijaksanaan/
program/kegiatan.
c.    Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja    
  organisasi/unit kerja.
Langkah-langkah penyusunan indikator kinerja adalah sebagai berikut:
a.    Susun dan tetapkan rencana strategis lebih dahulu yang meliputi: visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan/sasaran (kebijaksanaan, program dan kegiatan),
b.    Identifikasi data/informasi yang dapat dijadikan atau dikembangkan menjadi indikator kinerja. Dalam hal ini, data/informasi yang relevan, lengkap, akurat dan kemampuan dan pengetahuan tentang permasalahan yang dibahas,
c.    Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan/program/kegiatan.
3)    Penyempurnaan Ukuran Kinerja
Dalam tahap penyempurnaan ukuran kinerja ini perlu dipertimbangkan adalah jika ditemukan indikator/ukuran yang mungkin memerlukan beberapa modifikasi. Ada dua kemungkinan dalam memodifikasi data tersebut, yaitu: penyesuaian ukuran dan mempertimbangkan pembobotan pengukuran.

4)    Pengintegrasian dengan Proses Manajemen
Setelah ukuran kinerja tersedia, maka selanjutnya adalah mengintegrasikannya dengan proses manajemen yang telah ditetapkan sebelumnya. Data-data dari kinerja tersebut dapat memotivasi tindakan dalam kegiatan organisasi.

1.    Informasi sebagai Pengukuran Kinerja
1)    Informasi Finansial
Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varians secara garis besar berfokus pada:
a.    Varians pendapatan (revenue variance)
b.    Varians pengeluaran(expenditure variance)
    Varians belanja rutin (recurrent expenditure variance)
    Varians belanja investasi/modal(capital expenditure variance)
Setelah dilakukan analisis varians, maka dilakukan identifikasi sumber penyebab terjadinya varians dengan menelusuri varians tersebut hingga level manajemen paling bawah. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui unit spesifik mana yang bertanggungjawab terhadap terjadinya varians sampai tingkat manajemem paling bawah.
Penggunaan analisis varians saja belum cukup untuk mengukur kinerja, karena dalam analisis varians masih mengandung keterbatasan (constrain). Keterbatasan analisis varians diantaranya terkait dengan kesulitan menetapkan signifikansi besarnya varians.
2)    Informasi NonFinansial
    Informasi Non Finansial dapat dijadikan sebagai tolak ukur lainnya. Informasi non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen.
Jenis informasi non Finansial dapat dinyatakan dalam variabel kunci (key variable) atau sering dinamakan key success factor. Key result factor, atau pulse point. Variabel kunci adalah variabel yang mengindikasikan faktor–faktor yang menjadi penyebab kesuksesan suatu organisasi. Jika terjadi perubahan yang tidak diinginkan, maka variabel ini harus segera disesuaikan. Suatu variabel memiliki beberapa karakteristik antara lain:
a.    Menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi,
b.    Sangat volatile dan dapat berubah dengan cepat,
c.    Perubahannya tidak dapat diprediksi,
d.    Jika terjadi perubahan perlu diambil tindakan segera, dan
e.    Variabel tersebut dapat diukur, baik secara langsung maupun melalui ukuran antara (surrogate).

2.    Metode Pengukuran Kinerja
Dalam suatu pengukuran kinerja dibutuhkan informasi finansial dan juga non-finansial. Pengukuran kinerja dengan menggunakan informasi finansial dilakukan dalam bentuk analisis laporan keuangan. Ada tiga model sistem pengukuran kinerja terintegrasi yang populer dan banyak digunakan oleh organisasi yaitu: Balanced Scorecard dari Harvard Business School, Integrated Performance Measurement System (IPMS) dari Centre for Strategic Manufacturing University of  Strathclyde, dan  Performance Prism dari kolaborasi antara  Accenture dengan  Cranfield School of Management (Cambridge University) Implementasinya  pun  telah  banyak  dilakukan  baik  pada organisasi  profit  maupun  non  profit.  Dimana  untuk  metode  Integrated  Performance Measurement System (IPMS) lebih ditekankan pada organisasi non profit.
Metode  Balanced Scorecard  melengkapai manajemen dengan  framework yang mentranslasikan visi dan strategi ke dalam sistem pengukuran yang terintegrasi, yaitu: financial perspective, customer perspective,  internal business process perspective, dan learning and growth perspective. Empat perspective  di dalam BSC menyatakan adanya saling keterkaitan untuk dapat menggambarkan strategi yang dimiliki perusahaan.
Performance Prism merupakan suatu metoda pengukuran kinerja yang menggambarkan kinerja organisasi sebagai bangun 3 dimensi yang memiliki 5 bidang sisi, yaitu dari sisi kepuasan  stakeholder,  strategi, proses, kapabilitas, dan kontribusi stakeholder.
Integrated  Performance Measurement System adalah metode pengukuran kinerja yang bertujuan mendeskripsikan dalam arti yang tepat bentuk dari integrasi, efektif dan efisien sistem pengukuran kinerja perusahaan. Model IPMS membagi level bisnis suatu organisasi ke dalam bagian yang terdiri dari empat level atau tingkatan,yakni sebagai berikut: business corporate (bisnis induk), business unit (unit bisnis), business process (proses bisnis), dan activity (aktivitas).

3.    Pengukuran Value For Money
    Pelaksanaan value for money ini meliputi: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapa tujuan dan sasaran.
    Berikut adalah langkah-langkah dalam pengukuran value for money:
1)    Pengukuran Ekonomi
Pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat, sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran yang relatif. Pertanyaan sehubungan dengan pengukuran ekonomi adalah:
a.    Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi?
b.    Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan?
c.    Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?
2)    Pengukuran Efisiensi
Efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasan value for money. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.
    Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolut tetapi dalam bentuk relatif. Unit A adalah lebih efisien dibandingkan unit B, unit A lebih efisien tahun ini dibanding tahun lalu, dan seterusnya. Karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara:
a.    Meningkatkan output pada tingkat input yang sama.
b.    Meningkatkan output dalam proprsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input.
c.    Menurunkan input pada tingkatan output yang sama.
d.    Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output.
    Penyebut atau input sekunder seringkali diukur dalam bentuk satuan mata uang. Pembilang atau output dapat diukur baik dalam jumlah uang ataupun satuan fisik. (Catatan: efisiensi seringkali juga dinyatakan dalam bentuk input/output dengan interpretasi yang sama dengan bentuk input/output, contoh: biaya per unit output).
    Dalam pengukuran kinerja value for money , efisiensi dapat dibagi menjasi dua: (a) efisiensi alokasi (efisiensi 1), dan (b) efisiensi teknis atau efisiensi manajerial (efisiensi 2). Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal. Efisiensi teknis (manajerial) terkait dengan kemampauan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu.
3)    Pengukuran Efektivitas
    Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4)    Pengukuran Outcome
Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur kualitas outputdan danpak yang dihasilkan (Smith, 1996). Pengukuran outcome memiliki dua peran yaitu peran retrospektif dan prospektif. Peran retrospektif terkait dengan penilaian kinerja masa lalu, sedangkan peran prospektif terkait dengan perencanaan kinerja masa yang akan datang. Sebagai peran prospektif, pengukuran outcome di gunakan untuk mengarahkan keputusan alokasi sumber daya publik. Analisis retrospektif memberikan bukti terhadap praktik yang baik (good management). Bukti tersebut dapat menjadi dasar untuk menetapkan target di masa yang akan datang dan mendorong untuk menggunakan praktik yang terbaik. Atau dapat juga bukti tersebut digunakan untuk membantu pembuat keputusan dalam menentukan program mana yang perlu dilaksanakan dan metode terbaik mana yang perlu digunakan untuk melaksanakan program tersebut.

4.    Bentuk Laporan Kinerja
Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dilakukan dengan menggunakan informasi finansial dan informasi non-finansial. Pada aspek finansial pengukuran kinerja dalam bentuk Laporan keuangan yaitu: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Perubahan Aktiva/Ekuitas Neto, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pada aspek non-finansial untuk organisasi pemerintahan adalah dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), sedangkan pada organisasi non pemerintahan biasanya dalam bentuk Laporan Program Kerja.


E.    AUDIT
Auditing merupakan suatu investigasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus. Sedangkan mekanisme audit merupakan suatu mekanisme yang menggerakkan makna akuntabilitas dalam pengelolaan sektor pemerintahan, badan usaha milik negara, atau instansi pengelola aset negara, serta organisasi sektor publik lainnya seperti yayasan, LSM, serta Parpol.
Satu definisi umum mengenai auditing pajak atau auditing keuangan adalah sebagi berikut: “Suatu proses sistematik yang secara objektif terkait evaluasi bukti-bukti berkenaan dengan asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan criteria yang ada, serta mengomunikasikan hasil yang diperoleh kepada pihak-pihak yang berkepentingan.” (Auditing Concepts Committee, “Report of Committee on Basic Auditing Concepts,” The Accounting Review. Vol. 47, Supp. 1972).
Yang perlu diperhatikan dalam proses audit organisasi sektor publik yaitu:
1)    Poses sistematik, audit merupakan aktivitas terstruktur yang mengikuti suatu urutan yang logis.
2)    Objektivitas, berarti bebas dari prasangka
3)    Penyediaan dan evaluasi bukti, berkaitan dengan pengujian yang mendasari asersi ataupun representasi.
4)    Asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, hal ini merupakan deskripsi yang luas tentang permasalahan yang diaudit.
5)    Derajat hubungn kriteria yang ada, dimana audit memeberikan kecocokan antara asersi dengan kriteria yang ada.
6)     Mengkomunikasikan hasil yaitu, hasil audit perlu dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara lisan maupun secara tertulis.
Audit sektor publik dilakukan pada organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba seperti sektor pemerintahan daerah (pemda), BUMN, BUMD, instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan asset kekayaan negara, dan organisasi sektor publik lainnya seperti Yayasan, LSM, serta Partai Politik. Audit sektor publik terdiri dari audit keuangan (financial audit), audit kinerja (performance audit), dan audit untuk tujuan tertentu (special audit).



1.    Sistem Audit Keuangan Sektor Publik
a.    Pemeriksaan Siklus Pendapatan
    Tujuan dari audit siklus pendapatan adalah untuk mengungkapkan ada tidaknya salah saji yang material dalam pos pendapatan daerah/organisasi, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah.
 b.      Pemeriksaan Siklus Belanja
Audit terhadap siklus belanja organisasi sektor publik terdiri dari audit terhadap belanja aparat/pegawai/SDM dan belanja pelayanan publik. Belanja aparat dan belanja pelayanan publik terdiri dari belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan. Tujuan audit siklus belanja adalah untuk memperoleh bukti mengenai masing-masing asersi yang signifikan, yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus belanja.
c.       Pemeriksaan Aktiva Tetap
Aktiva tetap merupakan asset/harta yang dimiliki oleh organisasi sektor publik yang digunakan dalam kegiatan operasi organisasi, dan tidak untuk diperjualbelikan serta digunakan lebih dari satu tahun (periode akuntansi) guna mencapai tujuan organisasi. Audit atas aktiva tetap ini sangat penting karena aktiva tetap memiliki porsi terbesar sebagai asset/harta yang dimiliki oleh organisasi sektor publik. Tujuan audit aktiva tetap adalah untuk memperoleh bukti tentang setiap asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo aktiva tetap.
d.      Pemeriksaan Jasa Personalia
Siklus jasa personalia sangat penting karena masalah gaji, pajak
penghasilan pegawai, dan biaya ketenagakerjaan lainnya merupakan komponen biaya utama di hampir semua entitas. Siklus jasa personalia meliputi semua kejadian dan kegiatan yang berkaitan dengan kompensasi (penggajian) pimpinan/eksekutif organisasi sektor publik serta pegawai/ pekerjaannya. Kompensasi tersebut meliputi gaji, intensif lembur, komisi, dan berbagai bentuk tunjangan lainnya.
e.       Pemeriksaan Siklus Saldo Kas
Saldo kas berasal dari pengaruh kumulatif siklus belanja, siklus
investasi, dan siklus jasa personalia. Entitas harus mengeluarkan kasnya untuk memperoleh berbagai sumber daya yang diperlukan organisasi sektor publik (siklus belanja). Pengeluaran kas tersebut juga meliputi pengeluaran untuk memperoleh sumber daya manusia (siklus jasa personalia). Siklus investasi juga berkaitan erat dengan siklus kas. Entitas yang melakukan investasi harus mengeluarkan sejumlah uangnya untuk membeli saham atau surat berharga lain. Investasi tersebut akan menghasilkan pendapatan yang akhirnya akan menambah kas. Saldo kas meliputi kas di tangan atau yang disimpan dalam entitas, kas di bank, dan dana tertentu yang disisihkan (seperti dana kas kecil).

2.    Siklus Audit Keuangan Sektor Publik
a)    Perencanaan audit keuangan
Langkah-langkah dam perencanaan audit keuangan terdiri dari :
1.    Pemahaman atas sistem akuntansi keuangan sektor publik
2.    Penentuan tujuan dan lingkup audit
3.    Penilaian risiko
4.    Penyusunan rencana audit
b)    Penetapan regulasi audit keuangan
c)    Penyusunan perencanaan audit tahunan oleh lembaga auditor
d)    Temu rencana audit tahunan
e)    Penerbitan regulasi tentang tim dan kebijakan audit tahunan
f)    Penerimaan regulasi organisasi yang akan diaudit
g)    Survei awal karakter industri atau organisasi yang akan diaudit
h)    Pembuatan program audit
i)    Penerbitan surat tugas audit
j)    Pelaksanaan audit keuangan
k)    Pembuatan daftar temuan
l)    Pembicaraan awal tentang daftar temuan
m)    Penyusunan draft laporan hasil pemeriksaan
n)    Pembahasan draft laporan hasil pemeriksaan dengan organisasi yang diaudit
o)    Penyelesaian laporan hasil pemeriksaan
p)    Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
q)    Penerbitan laporan hasil pemeriksaan

3.    Teknik Audit Keuangan Sektor Publik
Adapun teknik audit keuangan sektor publik, yaitu: 
a)    Prosedur analitis
b)    Inspeksi
c)    Konfirmasi
d)    Permintaan keterangan
e)    Perhitungan
f)    Penelusuran
g)    Pemeriksaan bukti pendukung
h)    Pengamatan
i)    Pelaksanaan ulang
j)    Teknik audit berbantuan komputer
k)    Pengujian pengendalian
l)    Pengujian substantif. 

4.    Audit pada Yayasan
    Audit yang diselenggarakan atas semua kegiatan yang dilaksanakan yayasan dapat dibagi menjadi audit keuangan dan audit kinerja. Dalam audit, penetapan tujuan harus dilakukan untuk menentukan jenis audit yang akan dilaksanakan serta standar audit yang harus diikuti oleh auditor. Audit dapat mempunyai gabungan tujuan audit keuangan audit kinerja, atau dapat juga mempunyai tujuan yang terbatas pada beberapa aspek dari masing-masing jenis audit tersebut.


F.    SISTEM AKUNTANSI
    Sistem pelaporan keuangan sektor publik terdiri dari dasar kas (cash base), dasar akrual (accrual base), dan akuntansi dana (fund accounting). Sistem akuntansi dasar kas hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Akun keuangan akhirnya akan dirangkum dalam buku kas. Laporan keuangan tidak bisa dihasilkan apabila tidak ada data tentang aktiva dan kewajiban. Data yang ada hanyalah perimbangan kas. Pendapatan hanya dicatat saat kas diterima, sehingga tidak ada pos piutang sedangkan pengeluaran dicatat saat kas dikeluarkan jadi tidak ada pos hutang. Selain melakukan pengakuan hanya berdasar kas masuk dan kas keluar, basis kas biasanya juga memuat fokus pengukuran hanya pada kas. Akibatnya, yang dibuat dalam neraca (jika dibuat) hanya akun kas sehingga ekuitas dana yang ada di sisi pasiva hanya menggambarkan keadaan kas. Secara teknis pencatatan, salah satu dampaknya ketika pembilian aset tetap dicatat sebagai biaya atau belanja. Pendekatan ini biasanya digunakan oleh organisasi sektor publik yang harus menyajikan informasi realisasi anggaran sementara anggaranya berbasis kas.
    Definisi konsep akuntansi akrual yaitu: penerimaan dan biaya bertambah (diakui karena diperoleh atau dimasukkan bukan sebagai uang yang diterima atau dibayarkan) dalam jumlah yang sesuai satu sama lain, dapat dipertahankan atau dianggap benar, dan berkaitan dengan rekening laba dan rugi selama periode bersangkutan. Basis akrual mengakui transaksi pada saat terjadi dan biasanya mempunyai fokus pengukuran pada semua sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian, neraca yang dibuat dengan basis akrual akan melaporkan semua kekayaan, utang, dan ekuitas dana yang dimiliki, baik yang sifatnya lancar maupun tidak lancar. Karena itu, ekuitas dana akan menggambarkan nilai kekayaan bersih seluruhnya (tidak hanya kas) jika dibandingkan dengan basis kas. Informasi yang diberikan ekuitas dana yang disampaikan oleh neraca berbasis akrual diyakini memberikan informasi yang lebih komprehensif karena mempresentasikan seluruh sumber daya yang dimiliki.
    Akuntansi dana merupakan salah satu alternatif sistem akuntansi di sektor publik yang dikembangkan dari dasar kas dan prosedur pengendalian anggaran. Secara umum, sangat lazim jika dari keseluruhan dana yang dimiliki organisasi sektor publik mempunyai tujuan sendiri-sendiri dalam penggunaanya, baik karena faktor eksternal, faktor internal, maupun karena peraturan tertentu. Untuk mengakomodasi keadaan itu, organisasi sektor publik membuat dana-dana tersebut sesuai dengan tujuan dan maksud tertentu. Sistem dana ini dimaksudkan sebagai alat kontrol apakah suatu dana tertentu telah digunakan sesuai kebutuhannya.
    Pendekatan pengukuran dan penilaian aset dalam akuntansi terdiri dari
pengukuran dan penilaian berdasarkan nilai historis (historical cost) dan
berdasarkan nilai wajar (fair value). Dengan pengukuran dan penilaian aset berdasarkan pada nilai historis (historical cost) maka penilaian dari aset didasakan pada jumlah rupiah atau kas yang yang dikorbankan untuk memperolehnya. Sedangkan berdasarkan pada nilai wajar (fair value) didasarkan pada seberapa bernilainya (worth) pos-pos dari elemen tersebut pada saat pelaporan. Seberapa bernilai ini artinya, entitas menampilkan nilai sesungguhnya dari entitas pada saat pelaporan, bukan nilai masa lalunya pada saat pelaporan. Siklus pelaporan keuangan dari organisasi sektor publik adalah sebagai berikut:


    Masing-masing tahapan dalam siklus di atas akan dijelaskan berikut ini:
1)    Transaksi
Transaksi adalah kegiatan suatu entitas yang bisa mengakibatkan posisi keuangan berubah. Dalam hal ini, transaksi yang dimaksud adalah transaksi antara organisasi sektor publik dan pihak lain. Transaksi dicatat berdasarkan bukti atau dokumen pendukung dalam operasi suatu entitas. Transaksi tersebut dicatat secara kronologis ke dalam jurnal. Transaksi-transaksi yang terjadi inilah yang nantinya akan dilaporkan dalam laporan keuangan organisasi.
2)    Analisis Bukti Transaksi
Dalam setiap transaksi selalu disertai dengan bukti pendukung yang berisi
informasi tentang kegiatan transaksi tersebut. Bukti transaksi merupakan data atau bukti atau dokumen transaksi yang menunjukkan transaksi atau kejadian ekonomi tersebut dilakukan. Transaksi akan menjadi sah atau kuat jika disertai bukti atau kuat jika disertai bukti atau dokumen pendukung tesebut. Dari bukti transaksi inilah kemudian dianalisis dan digunakan sebagai dasar pencatatan. Bukti-bukti transaksi adalah sebagai berikut.
a)    Kas        : Surat tanda setoran (STS), Surat perintah membayar
  (SPM), bukti transfer, nota kredit bank, nota debet bank,
  bukti transaksi pengeluaran kas lainnya.
b)    Piutang    : Daftar jumlah penagihan piutang
c)    Persediaan dan
aktiva tetap    : Berita acara penerimaan persediaan, berita acara
  penerimaan barang, berita acara serah terima barang.
d)    Utang        : Surat-Surat perjanjian utang.
e)    Pendapatan    : STS
f)    Belanja    : SPM.
3)    Mencatat Data Transaksi
Dari analsis bukti transaksi tersebut akan dilakukan pencatatan atas transaksi yang telah terjadi. Pencatatan data transaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal. Jurnal merupakan buku atau media yang digunakan untuk mencatat, mengelompokkan, dan meringkas bukti keuangan atau bukti lainnya. Pencatatan jurnal dilakukan secara kronologis dengan mengumpulkan rekening yang harus di debet dan harus di kredit. Jurnal menggambarkan pos-pos yang terpengaruh oleh suatu transaksi. Transaksi penerimaan kas dicatat dalam jurnal penerimaan kas, transaksi pengeluaran kas dicatat dalam jurnal pengeluaran kas, transaksi akuntansi aset dan transaksi selain kas dicatat dalam jurnal memorial.
4)    Mengelompokkan dan Mengikhtisarkan Data yang Dicatat (posting)
Berdasarkan nama akun yang ada, catatan atas transaksi tersebut
dikelompokkan dengan namanya masing-masing. Hal inilah yang disebut dengan posting. Buku besar merupakan kumpulan rekeninga tau atau perkiraan yang dicatat dari jurnal. Dalam  buku besar terdapat daftar nama kelompok akun yang ada pada suatu organisasi.
5)    Penerbitan laporan dan Catatannya
Selama satu periode akuntansi, transaksi dicatat dan dikelompokkan ke dalam buku besar dan kemudian, berdasarkan catatan tersebut dibuatlah laporan keuangan yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan sektor publik yang telah disusun tersebut kemudian dianalisis untuk menilai kebenaran dan reliabilitasnya.
Berdasarkan tahapan dalam siklus akuntansi keuangan sektor publik, teknik pelaporan keuangan sektor publik terdiri dari tiga tahapan berikut:
1)    Tahapan pencatatan
Meliputi kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan, kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal, memindahbukukan atau posting dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar.
2)    Tahap Pengikhtisaran
Meliputi penyusunan neraca saldo (trial balance) berdasarkan akun buku besar, pembuatan ayat jurnal penyesuaian, penyusunan kertas kerja atau  neraca lajur (work sheet), pembuatan ayat jurnal penutup (closing entries), pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dan pembuatan ayat jurnal pembalik.
3)    Tahap Pelaporan
Meliputi laporan pada unit kerja organisasi dan laporan konsolidasi organisasi.


1 komentar:

komen o yo rek,, *suwun