Rabu, Februari 03, 2016

Mekanisme Penyusunan APBN


Prinsip Penyusunan APBN
 
       Sebelum kalian mempelajari tentang cara penyusunan APBN, maka terlebih dahulu kalian akan mempelajari tengtang prinsip penyusunannya. Sesuai dengan namanya yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, prinsip penyusunan APBN didasarkan pada aspek pendapatan dan aspek pengeluaran.
           1.       Prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan negara:
a.       Mengintensifkan penerimaan sektor anggaran dalam jumlah dan ketetapan penyetoran.
b.      Mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara, misalnya sewa penggunaan barang-barang negara, sewa  pelabuhan, dan sewa landasan pesawat.
c.       Mengintensifkan tuntutan ganti rugi yang diderita oleh negara dan denda yang dijanjikan.
           2.       Prinsip Penyusunan APBN berdasarkan aspek pengeluaran negara:
a.       Hemat, tidak boros, efisien, dan berdaya guna serta sesuai dengan kebutuhan teknis yang ada.
b.      Terarah dan terkendali sesuai dengan anggaran dan program kegiatan.
c. Mengusahakan semaksimal mungkin pembelian produk-produk  dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan/potensi yang dimiliki.

 Asas Penyusunan APBN




       Setelah mengetahui tentang prinsip penyusunan APBN maka selanjutnya kalian akan mempelajari tentang asas atau dasar penyusunan APBN , yaitu sebagai berikut.
(1)  Kemandirian, artinya pembiayaan negara didasarkan atas kemampuan negara. Sedangkan pinjaman luar negeri hanya digunakan sebagai pelengkap.
(2)    Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas.
(3)    Penajaman prioritas pembangunan, artinya APBN harus mengutamakan pada pembiayaan yang lebih bermanfaat.

Landasan Hukum APBN
 

    Penyusunan APBN didasarkan pada peraturan-peraturan berikut.
(   1)    UUD 1945 pasal 23 ayat 1 yang berbunyi: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun.
(   2)    Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

 

 Cara Penyusunan APBN


        Pertama-tama, tiap departemen, lembaga atau badan, dan semua organisasi yang dibiayai oleh keuangan negara mengajukan usul atau rencana penerimaan dan pembiayaan kepada presiden. Usul atau rencana tersebut akan dibahas kelompok kerja yang dibentuk untuk tujuan itu. Setelah disetujui, pemerintah mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) ke DPR. Setelah dibahas dan disetujui oleh DPR, RAPBN tersebut kemudian disahkan menjadi APBN melalui undang-undang. Bila RAPBN tidak disetujui DPR, pemerintah menggunakan pagu APBN tahun sebelumnya. Pelaksanaan APBN diatur dengan keputusan presiden (keppres).
Proses Penyusunan APBN:
a.      Pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan.
b.      Pemerintah pusat dan DPR membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh pemerintah pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.
c.     Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah pusat bersama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementrian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran.
d.  Dalam rangka penyusunan rencana APBN, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya.
e.   Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran kemeterian negara lembaga diatur dengan peraturan pemerintah.
f.        Rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun lalu disampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rencana APBN.
g.     Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada menteri keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya .
h.   Pemerintah pusat mengajukan rancangan UU tentang Apbn, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepad DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya.
i.     Pembahasan Rancangan UU tentang APBN dilaksanakan sesuai dengan UU yang mengatur susunan dan kedudukan DPR.
j.       Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai rancangan UU tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
            k.  Apabila DPR tidak menyetujui Rancangan UU tersebut, pemerintah pusat dapat melakukan 
                 pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggran sebelumnya.      

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBN
       Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan peraturan presiden. Dalam pelaksanaan APBN dibuat petunjuk berupa keputusan presiden (kepres) sebagai pedoman pelaksanaan APBN. Dalam melaksanakan pembayaran, kepala kantor/pemimpin proyek di masing-masing kementrian dan lembaga mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada kantor Wilayah Perbendaharaan negara (KPPN).
       Berdasarkan perkembangan, ditengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPr. Dalam keadaan darurat, (misalnya terjadi bencana alam), pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.e
        Sebelum tahun anggaran berakhir sekitar bulan November, pemerintah dalam hal ini menteri keuangan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBn dan melaporkannya dalam bentuk Rancangan Perhitungan Anggaran Negara (RUU PAN), yang paling lambat lima belas bulan setelah berakhirnya pelaksanaan yang dituangkan dalam RUU PAN disetujui oelh BPK, maka RUU PAN tersebut diajukan ke DPR guna mendapat pengesahan oleh DPR menjadi UU Perhitungan Anggaran Negara (UU PAN).

Struktur APBN
        Struktur APBN terdiri dari unsur anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Anggaran belanja terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, sedangkan pembiayaan terdiri dari pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri.
      a.      Anggaran Pendapatan Negara
          Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Dalam APBN, penerimaan negara berasal dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak.
         Penerimaan perpajakan berasal dari dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terdiri dari pajak penghasilan migas dan non migas, PPN dan PPnBM, PBB, BPHTB, cukai dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.
          Penerimaan negara bukan pajak berasal dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, dan penerimaan negara bukan pajak lainnya.

    b.      Anggaran Belanja Negara
       Anggaran belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan pemerintah pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja pemerintah pusat dapat dikelompokkan menjadi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal,pembiayaan bunga utang, subsidi BBM dan subsidi non-BBM, belanja hibah, bantuan social (termasuk penanggulangan bencana), dan belanja lainnya. Belanja pemerintah pusat juga dapat dikelompokkan menurut fungsi, yaitu pelayanan umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.
        Transfer ke daerah atau belanja daerah adalah belanja yang dibagi-bagi ke pemerintah daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah. Belanja daerah meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus.

    c.       Pembiayaan
      Pembiayaan dalam APBN terdiri dari pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri berasal dari perbankan dalam negeri dan nonperbankan dalam negeri.
      Pembiayaan luar negeri berasal dari penarikan pinjaman luar negeri, penerusan pinjaman, dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.



Pengaruh APBN terhadap Perekonomian

        Dengan APBN, dapat diketahui arah, tujuan serta prioritas pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan. Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi juga akan meningkatkan produktivitas faktor-faktor produksi. Hal ini dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Konsekuensinya, hasil-hasil produksipun semakin meningkat. Peningkatan produksi yang tidak dikonsumsi akan meningkatkan tabungan masyarakat. Akhirnya peningkatan tabungan akan meningkatkan investasi sehingga semakin banyak barang dan jasa yang tersedia bagi masyarakat.

          Secara umum APBN mempunyai pengaruh besar terhadap perekonomian nasional dan daerah. Tanpa adanya APBN pemerintah pusat tidak memiliki pedoman dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, termasuk dalam melaksanakan pembangunan ekonomi. Berikut ini merupakan pengaruh APBN terhadap perekonomian adalah sebagai berikut.
     1.       Bidang Moneter
    Pengaruh APBN dibidang moneter sangat besar, mengingat anggaran negara merupakan salah satu komponen dari uang primer. Perubahan dalam komponen tersebut akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat.

    2.       Neraca Pembayaran
     Pengaruh APBN juga mempengaruhi neraca pembayaran karena beberapa hal, yaitu sebagai berikut.
a.       Sebagian komponen penerimaan negara berasal dari penerimaan sektor migas: sebagian besar dari hasil penjualan migas masuk ke kas negara.
b.      Defisit APBN dan transaksi berjalan ditutupi oleh utang luar negeri. Sebagai konsekuensinya, sebagian komponen pengeluaran rutin digunakan untuk pembayaran kembali utang dan bunganya.
c.       Komponen penerimaan pemerintah mengandung sisi impor yang besar, misalnya bantuan proyek yang merupakan sumber untuk menutupi defisit APBN.
   3.       Sektor Produksi
Bagi sektor produksi, pengaruh APBN terlihat dari penerapan kebijakan penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah yang menempuh kebijakan anggaran defisit (dalam arti pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari pada penerimaan pemerintah), akan menambah pengerluaran pemerintah (antara lain dalam bentuk subsidi). Kedua hal ini akan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Akibatnya permintaan masyarakat akan barang dan jasa cenderung meningkat. Peningkatan permintaan akan mendorong sektor dunia usaha untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Adanya peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

  4.       Pedoman Kegiatan Pembangunan Ekonomi
Dalam APBN terdapat prioritas pembangunan, misalnya di bidang pertanian, industri, atau pariwisata. Dengan adanya prioritas pembangunan tersebut, pemerintah pusat atau daerah tentu akan lebih banyak melakukan pembangunan di bidang yang diprioritaskan tersebut. Namun, tentu saja bidang lain tidak ditinggalkan karena anggarannya juga tersedia di APBN.

  5.     Alat Perbaikan Perekonomian
Apabila negara mengalami gejala ekonomi buruk, APBN dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian. Misalnya dari beberapa tahun yang lalu sudah diketahui bahwa penerimaan migas di APBN akan terus menurun seiring dengan makin sedikitnya jumlah migas yang bisa diekspor Indonesia. Saat ini, penerimaan dari pajak merupakan penerimaan terbesar bagi kas pemerintah.

  6.       Produktivitas Perusahaan
Penerimaan pemerintahan pusat di APBN banyak berasal dari pajak, termasuk pajak perusahaan. Jika pemerintah pusat meningkatkan tingkat pajak, perusahaan mungkin belum tentu bisa menerima sehinga memengaruhi produktivitas mereka. Sebaliknya jika tingkat pajak diturunkan, perusahaan akan lebih giat bekerja sehingga produktivitas mereka meningkat.

  7.       Pemerataan distribusi pendapatan
Distribusi pendapatan yang tidak merata dan tidak adil bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Kecemburuan social yang tinggi suatu saat bisa meledak dan menimbulkan kerusuhan seperti perusakan dan pembakaran. Perusakan dan pembakaran itu akan memengaruhi kinerja perekonomian nasional. Dalam hal ini, APBN bisa digunakan sebagai alat untuk memengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan, misalnya dengan melakukan kebijakan subsidi, baik subsidi BBM maupun subsidi non-BBM. Subsidi tersebut diberikan bagi pihak yang membutuhkan. Saat ini, subsidi diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan memang berhak  untuk menerimanya.


Kebijakan Anggaran

        Kebijakan anggaran adalah kebijakan anggaran adalah suatu instrumen kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka memengaruhi tingkat kegiatan ekonomi melalui pengendalian pajak dan pengeluaran pemerintah.
           Kebijakan anggaran memiliki tujuan sebagai berikut.
1.       Menciptakan stabilitas ekonomi.
2.       Menciptakan lapangan kerja.
3.       Menciptakan keadilan dalam pendistribusian pendapatan.
4.       Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 
5.       Menciptakan terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat. 
           Macam-macam kebijakan anggaran:
1.       Anggaran Berimbang
Dari segi pembukaan, APBN selalu seimbang. Artinya, antara total penerimaan dan total pengeluaran selalu sama. Perubahan kebijakan anggaran ditujunjukkan oleh adanya perubahan jumlah untuk masing-masing pos, meskipun jumlah total penerimaan dan pengeluaran sama.

2.       Anggaran Dinamis
Kebijakan anggaran dikatakan dinamis bila anggaran yang ditentukan dapat berubah berdasarkan situasi dan kondisi negara itu sendiri maupun akibat perkembangan ekonomi internasional. Setiap perubahan anggaran harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

 3.    Anggaran Defisit
Anggaran disebut defisit apabila seluruh pengeluaran pemerintah tidak bisa dibiayai oleh sumber penerimaan. APBN defisit apabila penerimaan pajak plus penerimaan hasil dari sumber daya alam dan laba dari BUMN bagi pemerintah plus jaminan dari masyarakat dalam negeri tidak mencukupi untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah.

4.      Anggaran Surplus
Jika penerimaan utama (pajak dan non pajak) sudah dapat membiayai pengeluaran pemerintah, pemerintah tidak perlu menjamin dari masyarakat maupun luar negeri.


Sumber: Ringkasan buku-buku  ekonomi SMA

1 komentar:

komen o yo rek,, *suwun